KPK Akan Dalami POP Kemendikbud Seperti Saat Mengorek BPJS

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri/Net

Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan PGRI telah mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) karena dinilai ada penggunaan anggaran negara yang janggal.

Menanggapi itu, Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya akan mendalami program di Kemendikbud tersebut yang mengakibatkan tiga organisasi besar Indonesia keluar.

"KPK akan mendalami program dimaksud," ujar Ali Fikri kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (28/7).

Pendalaman tersebut, kata Ali, bisa dalam bentuk kajian seperti program-program sebelumnya yang juga KPK telah melakukan kajian mendalam.

"Bisa dalam bentuk kajian sebagaimana yang dilakukan terhadap program-program lain seperti BPJS, Pra-Kerja dan lainnya," kata Ali.

Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation merupakan dua dari banyak yayasan yang turut terlibat dalam POP Kemendikbud untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Namun keterlibatan dua yayasan sosial swasta tersebut dipertanyakan publik bahkan menuai polemik. Di mana kedua CSR perusahaan besar tersebut nantinya akan mendapat suntikan pembiayaan pelatihan guru dan kepala sekolah dengan total anggaran mencapai Rp 567 miliar per tahun.

Apa yang didapat Sampoerna dan Tanoto Foundation ini merupakan hasil dari proses evaluasi terhadap ormas yang telah mengajukan profil ormas dan proposal POP.

Terdapat 324 proposal dari 260 Ormas pengaju yang mengikuti proses evaluasi bertahap tersebut, mulai dari evaluasi administrasi, evaluasi teknis substantif, evaluasi pembiayaan, dan verifikasi.

Evaluasi administrasi dilakukan oleh Tim Verifikasi Administrasi, sedangkan evaluasi teknis substantif, evaluasi pembiayaan, dan verifikasi dilakukan oleh Tim Independen.

Proposal dari ormas yang terpilih atau lolos dibagi ke dalam tiga kategori. Yaitu Gajah, Macan, dan Kijang. Gajah akan mendapat anggaran sebesar maksimal Rp 20 miliar per tahun, Macan Rp 5 miliar per tahun, dan Kijang Rp1 miliar per tahun.

Namun beberapa kontroversi muncul, karena masuknya pihak swasta yang terafialisi dengan CSR perusahan besar seperti Sampoerna dan Tanoto Foundation.

Seiring dengan itu Muhammadiyah, NU dan PGRI mengundurkan diri dari POP Kemendikbud, karena proses seleksi organisasi penggerak yang dinilai tidak jelas.

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Peringatan Muhammadiyah: Elite Jangan Manfaatkan Pandemi Covid-19 Sebagai Komoditas Politik
Politik

Peringatan Muhammadiyah: Eli..

21 September 2020 12:55
Terjangkit Covid-19, Menag Fachrul Razi Jalani Karantina Di Rumah Sakit
Politik

Terjangkit Covid-19, Menag F..

21 September 2020 12:47
Pilkada Bisa Jadi Awal Keretakan Jokowi Dengan NU Dan Muhammadiyah
Politik

Pilkada Bisa Jadi Awal Keret..

21 September 2020 12:45
Ben Bland: Kontradiksi Jokowi Bikin Investor Hingga Kelompok Akademisi Bingung
Politik

Ben Bland: Kontradiksi Jokow..

21 September 2020 12:39
Andi Arief: Ada Sinyal Hanya 31 Persen Partisipasi Pemilih, So?
Politik

Andi Arief: Ada Sinyal Hanya..

21 September 2020 12:29
Keadaan Mendesak, Muhammadiyah Desak Jokowi Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada
Politik

Keadaan Mendesak, Muhammadiy..

21 September 2020 12:26
Muhammadiyah Minta Presiden Evaluasi Penanganan Covid-19, Bila Diperlukan Ambil Alih Dan Pimpin Langsung
Politik

Muhammadiyah Minta Presiden ..

21 September 2020 12:13
Dukung Keluarga Jokowi, Saiful Anam: Kemungkinan Untuk Mengamankan Gerindra Dan Bisnis Sandiaga
Politik

Dukung Keluarga Jokowi, Saif..

21 September 2020 12:05