Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, meminta dana tersebut difokuskan untuk pemulihan ekonomi Jakarta
"Pesan saya lebih cenderung kepada membantu rakyat, UMKM, terutama pemulihan ekonomi. Itu dikarenakan kalangan menengah ke bawah saat ini paling terdampak (pandemik)," ujarnya saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (28/7).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta yang akan memanfaatkan pinjaman tersebut untuk pengendalian banjir.
"Jadi penggunaan itu harus dioptimalkan yang dirasakan masyarakat termasuk pengendalian banjir. Karena dampak dari banjir itu ke arah ekonomi nantinya kan," jelas Suhaimi.
Untuk diketahui, dari total pinjaman Rp 12,5 triliun itu, Pemprov DKI mengajukan 4,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2020 dan 8 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2021. Jangka waktu pengembalian paling lama 10 tahun.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta sebelumnya dilaporkan turun hingga Rp 31,13 triliun sebagai dampak pandemik Covid-19.
Beberapa sektor perekonomian yang terdampak pandemik dengan pertumbuhan negatif antara lain sektor jasa, konstruksi, pengadaan air, perdagangan, pendidikan, energi (listrik dan gas), dan industri pengolahan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mendapat bantuan pinjaman dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp 12,5 triliun. .jpg)
BERITA TERKAIT: