Pemprov DKI Dapat Pinjaman 12,5 T, Wakil Ketua DPRD: Optimalkan Untuk Pemulihan Ekonomi

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi/RMOL

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mendapat bantuan pinjaman dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp 12,5 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, meminta dana tersebut difokuskan untuk pemulihan ekonomi Jakarta

"Pesan saya lebih cenderung kepada membantu rakyat, UMKM, terutama pemulihan ekonomi. Itu dikarenakan kalangan menengah ke bawah saat ini paling terdampak (pandemik)," ujarnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (28/7).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta yang akan memanfaatkan pinjaman tersebut untuk pengendalian banjir.

"Jadi penggunaan itu harus dioptimalkan yang dirasakan masyarakat termasuk pengendalian banjir. Karena dampak dari banjir itu ke arah ekonomi nantinya kan," jelas Suhaimi.

Untuk diketahui, dari total pinjaman Rp 12,5 triliun itu, Pemprov DKI mengajukan 4,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2020 dan 8 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2021. Jangka waktu pengembalian paling lama 10 tahun.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta sebelumnya dilaporkan turun hingga Rp 31,13 triliun sebagai dampak pandemik Covid-19.

Beberapa sektor perekonomian yang terdampak pandemik dengan pertumbuhan negatif antara lain sektor jasa, konstruksi, pengadaan air, perdagangan, pendidikan, energi (listrik dan gas), dan industri pengolahan.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Tolak Penundaan Pilkada, Hasto: Justru Pemimpin Harus Digembleng Di Tengah Pandemi
Politik

Tolak Penundaan Pilkada, Has..

21 September 2020 05:56
PDIP Merespons Klarifikasi Menteri Nadiem Soal Penghapusan Mapel Sejarah
Politik

PDIP Merespons Klarifikasi M..

21 September 2020 05:43
Bawaslu Tidak Tutup Kemungkinan Tersangkakan Pelaku Dugaan Mahar Politik Pilkada Merauke
Politik

Bawaslu Tidak Tutup Kemungki..

21 September 2020 04:22
Di Hadapan G20, Kemenkeu Akan Perkuat Kerja Sama Untuk Pemulihan Ekonomi
Politik

Di Hadapan G20, Kemenkeu Aka..

21 September 2020 03:47
DPR: Nadiem Hilangkan Jati Diri Bangsa Kalau Benar Hapus Pelajaran Sejarah
Politik

DPR: Nadiem Hilangkan Jati D..

21 September 2020 03:22
Pakar Hukum: Penundaan Pilkada Berpotensi Melanggar Hak Konstitusional
Politik

Pakar Hukum: Penundaan Pilka..

21 September 2020 02:41
Perdana Bicara Di PBB, Pimpinan MPR Berharap Jokowi Tegas Soal OPM
Politik

Perdana Bicara Di PBB, Pimpi..

21 September 2020 02:11
Giliran MUI Bersikap, Minta Pilkada Di Tengah Pandemi Dikaji Ulang
Politik

Giliran MUI Bersikap, Minta ..

21 September 2020 01:44