Wakil Ketua DPRD DKI Minta Pemprov Tutup Perkantoran Yang Langgar Protokol Kesehatan

"Lakukan banyak sidak, misalnya perkantoran jadi klaster baru Covid, sidak aja, pada pakai masker nggak. Saya kira banyak yang santai buka masker dan ngobrol dekat-dekat," kata Zita kepada wartawan, Rabu (29/7).

Menurut Zita, saat ini banyak masyarakat yang mulai abai dengan protokol kesehatan. Akibatnya kasus corona di ibukota terus bertambah.

"Kalau saya melihat sudah banyak warga DKI mulai (merasa) bebas. Sudah tidak 3M (memakai masker dengan benar, menjaga jarak aman 1-2 meter, mencuci tangan sesering mungkin) lagi, saya kira perlu pengawasan," tuturnya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun setuju bila ada perkantoran yang diketahui melanggar protokol kesehatan langsung dilakukan penutupan sementara.

"Kalau kantor nggak taat protokol tutup saja. Jangan mentang-mentang sudah buka, lalu bebas. Penyakit orang Indonesia memang begitu, meremehkan!" tutupnya.

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terdapat 440 pegawai terpapar corona dari 68 perkantoran ibu kota.

Berikut daftar perkantoran negeri dan swasta yang pekerjanya terpapar virus Covid-19:

Kementerian: 132 kasus
1. Kementerian Keuangan: 25 kasus
2. Kemendikbud: 22 kasus
3. Kemenparekraf: 15 kasus
4. Kementerian Kesehatan: 10 kasus
5. Kemenpora: 10 kasus
6. Kementerian ESDM: 9 kasus
7. Litbangkes: 8 kasus kasus
8. Kementerian Pertanian: 6 kasus
9. Kementerian Perhubungan: 6 kasus
10. Kementerian Kelautan dan Perikanan: 6 kasus
11. Kementerian Luar Negeri: 3 kasus
12. Kemenpan-RB: 3 kasus
13. Kementrian Komunikasi dan Informatika: 3 kasus
14. Kementerian Pertahanan: 2 kasus
15. Kementerian Hukum dan HAM: 1 kasus
16. Kemenristek: 1 kasus
17. Kementerian Lingkungan Hidup: 1 kasus
18. Kementerian PPAPP: 1 kasus

Perusahaan: 143 kasus
1. PT Antam: 68 kasus
2. Kimia Farma pusat: 20 kasus
3. ACT: 12 kasus
4. Samudera Indonesia: 10 kasus
5. PMI Pusat: 6 kasus
6. PT Indofood Pademangan: 6 kasus
7. BRI: 5 Kasus
8. Pertamina: 3 kasus
9. PTSP Walikota Jakbar: 3 kasus
10. Indosat: 2 kasus
11. PSTW Kelapa Dua Wetan: 2 kasus
12. Kantin: 2 kasus
13. Siemens Pulogadung: 1 kasus
14. MY Indo Airland: 1 kasus
15. PT NET: 1 kasus
16. Mandiri Sekuritas : 1 kasus

Lain-lain: 165 kasus
1. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Utara: 23 kasus
2. Samsat Polda Metro Jaya: 20 kasus
3. Lembaga Administrasi Negara (LAN): 17 kasus
4. Dinas Kesehatan DKI Jakarta: 18 kasus
5. PLN: 7 kasus
6. Kelurahan Karang Anyar: 7 kasus
7. Kelurahan Cempaka Putih Timur: 7 kasus
8. Kelurahan Cempaka putih Barat: 9 kasus
9. Badan Tenaga Nuklir Indonesia (BATAN): 5 kasus
10. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): 5 kasus
11. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD): 4 kasus
12. Dishub MT Haryono: 4 kasus
13. Komisi Yudisial: 3 kasus
14. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP): 3 kasus
15. Dinas UMKM DKI: 3 orang
16. Kelurahan Tanjung Priok: 3 kasus
17. Kelurahan Papanggo: 3 kasus
18. Kantor Kecamatan Menteng: 2 kasus
19. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): 2 kasus
20. Badan Narkotika Nasional (BNN): 2 kasus
21. Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta: 2 kasus
22. Kantor Camat Koja: 2 kasus
23. Kelurahan Sunter Jaya: 2 kasus
24. Kelurahan Kebon Bawang: 2 kasus
25. Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK): 1 kasus
26. Bhayangkara: 1 kasus
27. Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD): 1 kasus
28. Kantor Kecamatan Cempaka Putih: 1 kasus
29. Suku Badan Pendapatan Daerah: 1 kasus
30. PAMDAL: 1 kasus
31. Polres Jakarta Utara: 1 kasus
32. Dinas Kehutanan: 1 kasus
33. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda): 1 kasus
34. Kelurahan Kembangan Selatan: 1 kasus.