Meski begitu, Muhammadiyah masih melihat sejumlah pihak yang mestinya juga tidak mendapat kucuran dana POP yang beraaal dari APBN dengan jumlah totalnya mencapai Rp 567 miliar.
"Masih banyak yang tidak pantas mendapatkan itu (dana POP) juga gitu loh," ujar Wakil Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kasiyarno saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/7).
Mantan Rektor Universitas Ahmad Dahlan ini menerangkan, kategori layak tidaknya suatu organisasi untuk mendapat dana POP bisa dilihat dari proposal yang diajukan kepada Kemendikbud.
Di mana, terdapat beberap proposal organisasi yang tidak kontekstual dengan maksud dan tujuan dari penyelenggaraan POP Kemendikbud.
"Dari sisi programnya ya kita lihat ada beberapa yang mestinya enggak bisa mendapatkan itu. Di program pelatihan persentasi guru misalnya, itu kan enggak pantas diberi dana miliaran. Dan apakah program itu perlu sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pelatihan persentasi guru?" tegasnya.
Selain itu, Kasiyarno juga mendapatkan proposal lain yang diterima oleh Kemendikbud tapi secara konteks tidak sejalan dengan POP.
"Ada program lagi soal Bahasa Inggris untuk bayi. Itu kan enggak match dengan tujuan POP. Ini kan untuk peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru kenapa untuk bayi?" tuturnya.
Oleh karena itu, Kasiyarno meminta Kemendikbud untuk mengevaluasi secara keseluruhan dari POP tersebut.
"Kalau kami minta evaluasi itu juga di konsep POP-nya itu sendiri seperti apa? Karena kita juga belum tahu apa yang diinginkan dari POP ini?" ucap Kasiyarno.
"Apakah juga nanti organisasi independennya yang akan ditunjuk bakal ditinjau ulang atau enggak? Termasuk sisitem rekruitmennya itu," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Dua yayasan yang terafiliasi dengan CSR perusahaan besar seperti Sampoerna dan Tanoto Foundation dipastikan Mendikbud Nadiem Makarim batal mendapat dana penyelenggaraan Program Organisasi Penggerak (POP). 
.jpeg)