Aktivis Cipayung Plus Minta Polri Gandeng KPK Usut Kasus Djoko Tjandra

Salah satu perwakilan Kelompok Cipayung Plus, Ketua Umum PB PMII Agus Herlambang mengatakan, dari peristiwa itu terlihat lemahnya sinergitas antar lembaga baik Polri, Kejaksaan maupun Imigrasi.

"Membaca runtutan kronologi sejak asal masuk seperti pembuatan dokumen kependudukan administrasi dan perkara yang sedang dijalani mengindikasikan bahwa kinerja aparat penegak hukum kurang maksimal," ujar Agus dalam keterangannya, Rabu (29/7).

"Terlebih lagi adanya keterlibatan oknum dari internal penegak hukum itu sendiri merupakan tamparan yang telak sekaligus menjadi cambuk bagi lembaga maupun institusi untuk melakulan evaluasi secara total agar tidak terulang lagi," dia menambahkan.

Polri, lanjut Agus, menjadi salah satu lembaga yang disorot publik karena kejadian ini. Itu mengingat salah satu oknum Polri yang dirasa memuluskan jalan Djoko Tjandra dapat bebas berkeliaran di Indonesia.

"Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Listyo Sigit dalam beberapa keterangannya berjanji melakukan penelusuran terkait seluruh dugaan penyalahgunaan wewenang termasuk potensi pidana yang berkaitan dengan lembaganya dalam kasus lolosnya Djoko Tjandra. Dalam komitmennya untuk melakukan upaya bersih-bersih di lembaganya, Kabareskrim mencopot Brigjen Prasetijo," jelasnya.

Kelompok Cipayung Plus sendiri terdiri dari IMM, PMII, GMNI, PMKRI, Himapersis, GMKI, KMHDI, Hikmahbudhi, KAMMI, PII. Mereka kompak menyatakan lolosnya Djoko Tjandra sebagai momentum bagi Polri untuk berbenah demi membangun kredibilitas lembaga.

Diaktakan Agus, lolosnya Djoko Tjandra mengindikasikan bahwa sampai saat ini masih terdapat celah pengamanan, dan koordinasi antar lembaga yang buram.

"Celah-celah ini kemudian dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencapai kepentingan pribadi dan mengambil keuntungan atas celah tersebut," katanya.

"Kami meminta Kapolri dan Kabareskrim untuk mengusut hingga tuntas terkait siapa saja aktor yang terlibat dalam kasus lolosnya Djoko Tjandra. Hal ini penting dilakukan oleh Polri dan bareskrim demi tercapainya penegakan hukum yang adil transparan serta menjadi pengayom dan pemberi layanan terbaik kepada masyarakat," bebernya.

Kelompok Cipayung Plus, kata dia, juga meminta agar Polri dan KPK berkoordinasi guna menuntaskan kasus Djoko Tjandra terutama mengusut dugaan adanya aliran uang yang memuluskan langkah buronan itu.

"Adanya indikasi tindak pidana korupsi maka Kelompok Cipayung plus menuntut Kapolri dan Kabareskrim untuk melibatkan dan bekerjasama dengan KPK dalam mengusut kasus Djoko Tjandra ini supaya lebih transparan dan akuntabel," pungkasnya.