Bicara Dinasti Politik, Akbar Faizal: Mayoritas Kepala Daerah Yang Korupsi Bukan Kader Partai

Begitu kata Direktur Eksekutif Negara Institute, Akbar Faizal yang melakukan riset berdasarkan sampel hukum yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Akbar, dari tiga Pilkada serentak, yakni 2015, 2017, dan 2018, ditemukan 56 kepala daerah yang divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkracht.

"Mayoritas bukan kader partai," kata Akbar Faizal dalam wawancaranya dengan CNN Indonesia TV dalam tema 'Bursa Pilkada Dan Politik Dinasti Yang Menggurita', Rabu malam (29/7).

Di sisi lain, ia juga mengkritisi banyaknya parpol yang tidak mendahulukan kader sendiri yang telah melewati proses kaderisasi sejak awal untuk dijagokan dalam pemilu.

"Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kami berikan bagaimana seorang kader sebuah partai politik, kemudian partainya mencalonkan orang lain, ini apa?" kata mantan anggota DPR RI fraksi Nasdem ini.

Fenomena tersebut pun secara tidak langsung sudah menyakiti perasaan kader itu sendiri, di mana posisi seorang kader berpotensi menjadi pemimpin bangsa, namun gagal karena tidak mempunyai kekuatan politik untuk mendapatkan tiket.

"Akan sangat menyakitkan, ketika ada anak bangsa yang sedang berfikir untuk menjadi bagian dari pemimpin bangsa, menjadi bagian dari pengambil kebijakan, yang bisa saja membawa masyarakat kita menjadi lebih baik, tapi kemudian terpotong hanya karena dia tidak memiliki kekuatan politik untuk mengambil yang namanya tiket itu," pungkasnya.