Yaitu; salah fokus kebijakan, sentralisasi, dan birokrasi.
Presiden Joko Widodo menyebutkan, realisasi anggaran penanangan Covid-19 belum optimal karena baru terbelanjakan 19 persen dari total anggaran sebesar Rp. 695 triliun.
Soal fokus kebijakan, Dradjad mengatakan, penanganan Covid-19 di tanah air masih jauh dari sains baku bidang medis dan kesehatan masyarakat.
Padahal dalam menghadapi pandemik, langkah-langkah medis dan kesehatan masyarakat itu memerlukan dana banyak sekali. Baik itu untuk tes secara masif, percepatan tes, penelusuran riwayat kontak, penyediaan peralatan kesehatan, obat-obatan, biosekuritas dan sebagainya.
"Apalagi jika Indonesia mau berinvestasi menemukan vaksin dan obat sendiri," ujar Ketua Dewan Pakar PAN itu kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (30/7).
"Belum lagi jika pemerintah tegas melakukan lockdown seperti Taiwan dan Selandia Baru yang berhasil mengatasi pandemi Covid-19. Jika ini dilakukan, pemerintah perlu menyediakan kebutuhan pangan dan lain-lain secara cukup," tambah Dradjad membandingkan.
Tapi intinya, itu semua perlu dana banyak. Tentu serapan anggaran akan besar kalau prioritasnya ke bidang medis dan kesehatan masyarakat. Tapi karena prioritasnya ke ekonomi, akibatnya ya serapan anggaran lambat. Penyebabnya ekonomi melambat, orang juga bepergian, belanja dan sebagainya.
Soal sentralisasi, jelas Dradjad, "UU Corona" UU 2/2020 telah membuat APBN tersentral ke pemerintah pusat, terutama Kementerian Keuangan. Kalau APBN sentralistik, otomatis penyerapan jadi lambat. Apalagi beberapa jenis pembangunan fisik oleh pemerintah daerah kan dilarang.
"PNS masih belum aman melakukan perjalanan dinas, pembangunan fisik di daerah dihentikan sebagian, APBN sentralistik. Jelas saja lambat penyerapannya," imbuhnya.
Adapun alasan ketiga yang menjadi penyebab utama rendahnya penyerapan anggaran penanangan corona, karena birokrasi pencairan anggaran yang dijalankan Kemenkeu dengan kementerian/lembaga memang membuat pencairan anggaran kurang cepat.
"Dalam kondisi tidak pandemi saja hal ini sudah menjadi masalah. Apalagi saat pandemi," sindir Dradjad.
Namun, lanjut Dradjad memberikan solusi, meski sekarang sudah sangat telat, dan sudah terlanjur banyak korban jiwa, dia masih berharap pemerintah mau mengoreksi kebijakan penanganan Covid-19.
"Himbauan saya satu saja: tolong ikuti sains medis dan kesehatan masyarakat. Percaya saya, ekonomi akan ikut nanti. Taiwan dan Selandia Baru adalah buktinya," tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pakar ekonomi, Dradjad H. Wibowo mengatakan, setidaknya ada tiga penyebab utama rendahnya penyerapan anggaran penanangan Covid-19. 
