Hal itu disampaikan Ketua Lembaga Pendidikan Maarif NU, Arifin Junaidi ketika berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (30/7). Ia pun heran lantaran saat ini posisi lembaga pimpinannya sudah menyatakan mundur.
Ia juga mempertanyakan apakah semua lembaga yang terdaftar dalam POP akan diguyur anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Yang ada di penetapan itu kan organisasi yang lolos untuk memperoleh POP. Kalau ada yang tidak mendapatkan (dana) POP (tapi) ada di daftar itu, gimana dong?" kata Arifin.
Di sisi lain, ia mengaku hingga sebelum memutuskan mundur, pihaknya belum menerima dana yang tercantum dalam program tersebut. Padahal, LP Maarif NU sudah melakukan program untuk kepala sekolah di hampir seluruh pelosok Indonesia dengan dana mandiri.
“Kalau menggunakan dana sendiri dicantumkan di situ (POP), kenapa tidak juga dicantumkan Muslimat NU, Aisyiyah, FGM, organisasi-organisasi ini melakukan kegiatan yang sama dengan dana sendiri?" jelasnya.
Oleh karenanya, Arifin mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mencoret nama LP Maarif dari program tersebut lantaran sudah mengundurkan diri.
“Karena itu, Maarif ini akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan berpuluh tahun. Sampai Oktober ini kami akan melatih 3.200 kepala sekolah secara mandiri. Ya enggak usah kami dicantumkan di situ (POP). Lah wong kami pakai dana sendiri kok,†tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hingga saat ini masih menyertakan Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama dari daftar penerima anggaran Program Organisasi Penggerak (POP) bentukan Kemendikbud. 
