CSIS: RUU Cipta Kerja Keharusan Sejak Bertahun-tahun Lalu

Alasan keharusan itu salah satunya RUU Ciptaker menyangkut upaya peningkatan iklim investasi di Indonesia.

Demikian disampaikan Pengamat ekonomi-politik CSIS, Yose Rizal Damuri dalam keterangannya yang diterima redaksi beberapa saat lalu, Kamis (30/7).

"Itu memang sebenarnya sudah keharusan yang seharusnya Indonesia sudah lakukan sejak bertahun-tahun yang lalu," kata Yose Rizal.  

Dia mengatakan, investasi menjadi masalah yang belum bisa diselesaikan sejak beberapa tahun belakangan ini. Pasalnya, terkait investasi ini bukan hanya dari negara lain yang tak ingin masuk tetapi juga investor dalam negeri.

Menurut Yose Rizal, salah satu permasalahan yang menghambat investasi adalah tumpang tindihnya peraturan dan kewenangan pemerintah pusat-daerah, perizinan berbelit, hingga persoalan tenaga kerja.

Atas dasar itu, kata Yose, pemerintah memerlukan langkah cepat untuk melakukan reformasi kebijakan untuk memperbaiki iklim investasi melalui pembuatan RUU Cipta Kerja.

"Makanya perlu dilakukan secara langsung, secara komprehensif. Ini adalah ide dari Omnibus Law Cipta kerja tersebut," tuturnya.

Di sisi lai, Yose juga berharap sejumlah pihak seharusnya tidak mempermasalahkan RUU Cipta Kerja tersebut. Sebab, tujuan pembuatan regulasi itu juga untuk meningkatkan investasi.

Yose menambahkan, RUU Cipta Kerja selama ini kerap dianggap menguntungkan dunia usaha dan merugikan tenaga kerja. Padahal, kata dia, dunia usaha dengan tenaga kerja satu sama lain saling membutuhkan.

"Jadi kadang-kadang banyak yang mendikotomikan seakan-akan ini bertentangan satu sama lain. Saya pikir itu enggak seperti itu kondisinya," ucapnya.

Yose justru menyatakan RUU Cipta Kerja akan menguntungkan masyarakat yang tengah mencari kerja di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Menurutnya, banyak masyarakat yang membutuhkan pekerjaan saat ini.

"Ada jutaan orang yang belum masuk pasar tenaga kerja yang membutuhkan reformasi," demikian Yose Rizal.