OJK-Djoko Tjandra Diduga 'Main Mata', KPK Dan Kejagung Harus Segera Lakukan Pemeriksaan

Waketum Partai Gerindra, Arief Poyuono/Net

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menduga ada "main mata" antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan grup usaha Djoko Soegiarto Tjandra.

Menurut Arief, dugaan main mata itu terkait pelaksanaan kebijakan Dewan Komisioner OJK yang terindikasi mengakibatkan peningkatan biaya yang digunakan oleh OJK.

"Keputusan Dewan Komisioner OJK untuk menyewa gedung Wisma Mulia 1 dan Wisma Mulia 2, tetapi kemudian hanya memanfaatkan sebagian gedung Wisma Mulia 2 mengakibatkan pengeluaran uang untuk sewa gedung Wisma Mulia 1 dan sebagian gedung Wisma Mulia 2 tidak bermanfaat alias mubazir," demikian analisa Arief Poyuono, Sabtu (1/8).

Arief Poyuono melihat ada keanehan karena lembaga sebesar OJK tidak mampu menyewa konsultan untuk mengukur kebutuhan luas kantor yang sesuai dengan jumlah pegawai di lembaganya.

"Bukti yang lengkap  Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018 BPK, secara keseluruhan, hasil pemeriksaan perencanaan dan penggunaan penerimaan pungutan OJK mengungkapkan Dimana OJK membayar service charge (biaya pelayanan) pada 2018 sebesar Rp57,05 miliar," demikian ungkap Arief.

""OJK tidak memanfaatkan Gedung Wisma Mulia I, sehingga beban dibayar dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp 303,12 miliar tidak memiliki manfaat," demikian arief mengutip dari IHPS I 2019 BPK.

Indikasi keanehan, dalam analisa Arief semakin menguat karena saat ramai diperbincangkan publik, OJK langsung melayangkan gugatan perdata terkait biaya sewa gedung Mulia.

Dengan sikap OJK itu, Arief menduga cara itu untuk menghilangkan kasus sewa Wisma Mulia I dan II dari jeratan kasus dugaan korupsi.

"Dewan Komisioner OJK sudah merugikan negara dan para nasabah perbankan Indonesia dan Perbankan yang membayar iuran pada OJK, serta berpotensi memperkaya pihak lain. KPK dan Kejaksaan Agung harus memeriksa proses sewa menyewa Wisma Mulia 1 dan 2 oleh OJK kepada Group Usaha Joko S Chandra," demikian tuntutan Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu.

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Bersikeras Pertahankan Nomenklatur BNPB Dalam RUU Penanggulangan Bencana, PKS Minta Risma Menghadap Jokowi
Politik

Bersikeras Pertahankan Nomen..

17 Mei 2021 22:28
PAN: Mengutuk Saja Tidak Cukup, Harus Ada Langkah Konkret Hentikan Kekejaman Israel
Politik

PAN: Mengutuk Saja Tidak Cuk..

17 Mei 2021 21:03
Dunia Harus Bersatu Hentikan Kebiadaban Israel
Politik

Dunia Harus Bersatu Hentikan..

17 Mei 2021 20:38
Jawab Kegelisahan Publik, LaNyalla Minta Pemerintah Klarifikasi Masuknya TKA China Ke Indonesia
Politik

Jawab Kegelisahan Publik, La..

17 Mei 2021 20:12
Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina Serukan PBB Ambil Langkah Nyata Hentikan Kebrutalan Israel
Politik

Prakarsa Persahabatan Indone..

17 Mei 2021 19:59
Gugatan Kembali Ditolak, Pelaku KLB Ilegal Deli Serdang Kalah Telak 0-4
Politik

Gugatan Kembali Ditolak, Pel..

17 Mei 2021 19:17
Ketua DPP PKS: Serangan Israel Pada Perempuan Dan Anak Adalah Kejahatan Kemanusiaan
Politik

Ketua DPP PKS: Serangan Isra..

17 Mei 2021 19:07
Sandiaga Uno: Kepulauan Seribu Adalah Permata Yang Bisa Sejahterakan Masyarakat Utara Jakarta
Politik

Sandiaga Uno: Kepulauan Seri..

17 Mei 2021 18:39