Jawab Keraguan Publik, FPI Desak Kapolri Pecat Oknum Terlibat Pelarian Djoko Tjandra

Terpidanan Kasus hak tagih (Cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra (rompi oranye)/Net

Ketua Penegakan khilafah Front Pembela Islam (FPI), Awit Masyhuri turut angkat bicara terkait penangkapan buronan kakap Kejaksaan Agung, Djoko Tjandra yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Awit menjelaskan, sebagai organisasi, FPI memiliki semangat pemberantasan korupsi sampai ke akarnya dan tidak boleh tebang pilih. Koruptor dalam pandangan FPI adalah musuk rakyat bangsa dan negara dan meruikan bangsa dan negara.

"Saya mau katakan koruptor teroris ekonomi, ini harus ditegakkan pemberantasan korupsi tandap pandang buli," demikian kata Awit Masyhuri saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, (1/8).

Pasca penangkapan Djoko Tjandra, Awit meminta Polri untuk tidak ragu melakukan pemberantasan korupsi. Mengingat terungkapnya keterlibatan oknum petinggi Polri dan Kejaksaan harus menjadi pemicu untuk melakukan reformasi internal.

"Jangan sampai terulang lagi, dari pihak kepolisian harus segera mereformasi jangan sampai terulang, Sehingga citra kepolisian semakin memburuk dimata masyarakat, harus diadakan pendidikan di tubuh kepolisian penguatan moral. Sebab penegakan hukumnya sudah ikut serta dengan penjaha negara akan hancur," kata Awit.

Selain itu, untuk menjawab keraguan publik, Awit mendesak Kapolri untuk memecat tidak hormat para oknum yang diduga terlibat. Alasannya, oknum yang melakukan persekongkolan jahat dengan koruptor sudah cukup diberi sanksi tegas.

Dengan pemecatan itu, akan memberi efek jera bagi polisi lainnya agar tidak melakukan tindakan di luar koridor hukum.

Kolom Komentar


Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020
Video

Tamu Al Fateh | Teguh Timur | CEO RMOL | Owner Malik Arslan | Jakarta | Indonesia | Al fateh carpets

Rabu, 23 September 2020

Artikel Lainnya

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut Izin Eksportir Benih Lobster Pelanggar Hukum
Politik

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut..

24 September 2020 06:37
Istana Merespons Gatot, Sebut Isu PKI Sengaja Didengungkan Jelang 30 September
Politik

Istana Merespons Gatot, Sebu..

24 September 2020 05:51
Pilkada 2020 Tidak Sensitif, Netfid: Nyawa Manusia Tidak Bisa Diganti!
Politik

Pilkada 2020 Tidak Sensitif,..

24 September 2020 05:32
Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang Tak Mau Menunda Pilkada Tidak Yakin Kemampuan Pak Luhut?
Politik

Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang T..

24 September 2020 04:41
Deklarasi KAMI Karawang Terganjal Izin, Syahganda: Pidato Gatot Sudah Dinanti Di Rengasdengklok
Politik

Deklarasi KAMI Karawang Terg..

24 September 2020 03:57
Fahira Idris: PR Nadiem Adalah Jadikan Mapel Sejarah Sebagai Penguat Pendidikan Karakter
Politik

Fahira Idris: PR Nadiem Adal..

24 September 2020 03:29
Jokowi Perlu Undang NU, Muhammadiyah Hingga Komnas HAM Untuk Bahas Pilkada 2020
Politik

Jokowi Perlu Undang NU, Muha..

24 September 2020 03:01
Di Tengah Pandemi, Khofifah Salurkan Beasiswa Rp 11,3 M Untuk 850 Guru Madrasah Diniyah
Politik

Di Tengah Pandemi, Khofifah ..

24 September 2020 02:13