Adian Napitupulu: Penyerahan Nama-nama Ke Jokowi Sudah Sesuai Jalur Perpres

Sekjen Pena 98, Adian Napitupulu/Net

Sekjen Perhimpunan Nasional Aktivis (Pena) 98 Adian Napitupulu kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menitipkan nama-nama calon komisaris dan direksi BUMN kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

Penegasan itu kembali dia sampaikan dalam acara “Ngopi Kritis bersama Jurnalis” di Warung Bencingah, Denpasar, Bali, Minggu (2/8). Adian memastikan dirinya tidak pernah bertemu sekalipun dengan Erick Thohir pasca pilpres selesai.

“Tidak pernah WhatsApp dan SMS-an, nama-nama itu saya berikan pada presiden karena presiden yang minta" urainya.

Adian juga mengaku tidak masalah jika nama-nama calon petinggi BUMN harus melalui Tim Penilai Akhir (TPA) sebagaimana diamanahkan dalam Perpres 177/2014.

Apalagi, sambung politisi PDIP itu, langkahnya menyerahkan nama-nama calon tersebut kepada Presiden Joko Widodo dan Mensesneg Pratikno sudah sesuai dengan prosedur tersebut.

"Jadi Presiden itu Ketua TPA, Mensesneg anggota TPA jadi ya sudah benar sesuai jalurnya seperti di Perpres 177/2014, jadi salahnya di mana secara hukum?" tekannya.

Lebih lanjut, anggota Komisi VII DPR ini menyayangkan opini yang berkembang. Di mana banyak pihak terus menyudutkan langkahnya memenuhi permintaan Jokowi untuk menyerahkan nama-nama calon komisaris dan direksi BUMN.

"Kenapa yang salah jadi benar dan yang benar justru dibilang salah?" lanjut Adian.

Terlepas dari itu, aktivis Forum Kota (Forkot) ini memastikan bahwa kritiknya pada BUMN tidak terkait dengan nama-nama yang diminta Presiden, tetapi karena dia melihat bahwa Kementerian BUMN adalah salah satu kementerian yang bisa menjadi lokomotif untuk menarik bangsa keluar dari krisis.

Ini lantaran BUMN masuk ke semua sektor kehidupan rakyat, dari pertanian, pangan, kesehatan, infrastruktur, kesehatan, persenjataan dan sebagainya.

“Dengan demikian jika BUMN bisa dimaksimalkan, maka BUMN bisa menjadi lokomotif yang menarik bangsa ini keluar dari krisis,” tutup Adian.

Kolom Komentar


Video

Langgar Aturan, Satpol PP Bongkar Lapak PKL di Boyolali

Kamis, 14 Januari 2021
Video

Batal Divaksin Pertama, Ini Penjelasan Wali Kota Semarang

Kamis, 14 Januari 2021
Video

Saat-saat HRS Dipindahkan

Kamis, 14 Januari 2021

Artikel Lainnya

Rocky Gerung: Demokrasi Itu Mengurus Rakyat, Bukan Memerintah
Politik

Rocky Gerung: Demokrasi Itu ..

15 Januari 2021 19:54
Resmikan Studio Digital, Airlangga: Partai Golkar Ingin Maksimalkan Pendekatan Pada Kelompok Milenial
Politik

Resmikan Studio Digital, Air..

15 Januari 2021 19:39
Buka Kongres KAHMI, Jokowi Minta KAHMI Terus Berkontribusi Dalam Pembangunan
Politik

Buka Kongres KAHMI, Jokowi M..

15 Januari 2021 19:27
Ketua MPR Berharap KAHMI Ikut Andil Dalam Vaksinasi Covid-19
Politik

Ketua MPR Berharap KAHMI Iku..

15 Januari 2021 18:46
PKB: Negara Gagal Lindungi Warganya Kalau Kasus Penembakan FPI Mangkrak
Politik

PKB: Negara Gagal Lindungi W..

15 Januari 2021 18:05
Seribu Persen Dukung Listyo Sigit Jadi Kapolri, Golkar Siap Amankan Pilihan Jokowi
Politik

Seribu Persen Dukung Listyo ..

15 Januari 2021 18:00
Penembakan FPI Bukan Pelanggaran HAM Berat, Nasir Djamil: Komnas HAM Main Aman
Politik

Penembakan FPI Bukan Pelangg..

15 Januari 2021 17:15
Plt. Ketua KPU Bakal Jalankan Sanksi Dari DKPP Kepada Arief Budiman
Politik

Plt. Ketua KPU Bakal Jalanka..

15 Januari 2021 17:12