Refly Harun Ingatkan Jangan Sampai Ada Politisasi Hukum Untuk Kepentingan Rezim

Harun Masiku dan Djoko Tjandra/Net

Hukum harus tegak berdiri dan tidak boleh mengikuti keinginan atau perintah dari rezim politik yang berkuasa.

Begitu dikatakan pakar hukum tata negara Refly Harun terkait perbandingan perlakuan terhadap pengejaran Djoko Tjandra dan Harun Masiku.

Refly mengungkap, Djoko Tjandra memang secara nominal maka korupsinya berkategori besar. Tetapi yang dilakukan Masiku meski hanya bernilai Rp 500 juta dipandang lebih berbahaya lantaran dia menyuap penyelenggara pemilu.

Menurutnya, penyelenggaraan pemilu membutuhkan dana triliunan. Selain itu, jika penyelenggara yang harusnya menjadi juri bisa disuap maka proses demokrasi bisa menghasilkan pemimpin tak berintegritas.

“Integritas pemimpin secara keseluruhan, berpikir bukan hanya Harun Masiku. Penyelenggara pemilu yang tak berintegritas bermasalah kerugian trilunan, yang akhirnya penyelenggara pemilu bisa disuap. Fenomena ini bisa terjadi sebelumnya,” kata Refly kepada wartawan, Selasa (4/8).

“Djoko Tjandra gak ada apa-apanya. Ketika Harun Masiku menyuap lebih bahaya karena terkait integritas, dari Harun Masiku semua terkuak,” imbuhnya.

Refly berpandangan, terkait hebohnya penagkapan Djoko Tjandra lantaran terpidana kasus hak tagih Bank Bali itu dipandang sebagai musuh bersama. Sementara Masiku yang awalnya merupakan orang biasa dinilainya sontak menjadi orang luar biasa karena adanya konflik kepentingan.

Meski demikian, dirinya menggarisbawahi fakta Masiku sebagai caleg PDIP harus kembali dianalisa apakah lambatnya penangkapan karena partai ini tengah menjadi penguasa di Indonesia.

“Satu melindungi (Masiku), satu pihak ingin menangkap. Caleg PDIP adalah fakta, terkait PDIP ini analisis. Jalau hanya Harun Masiku sendiri harusnya ditangkap, tapi gak tau kalau ada kasus apa di belakang ini, bahkan gawat kalau memang ada kabar dia meninggal,” jelasnya.

“Kalau hukum ikutin rezim akan tumpul ke atas. Makanya sebagai penegak hukum jangan ikutin rezim tapi ikutin negara,” tukas Refly.

Sebelumnya, Anita Kolopaking menyebutkan adanya dugaan politisasi dalam Peninjauan Kembali (PK) Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Mahkamah Agung (MA) dalam kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra.

PK yang dinilai inkonstitusional oleh banyak pihak tersebut kabarnya diduga melibatkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Menurut Anita terjadi penzaliman by order (pesanan) kekuasaan pada saat PK JPU kepada MA yang dinilai inkonstitusional pada tanggal 3 September 2008 silam.

Anita menduga ada campur tangan kekuasaan dari PK yang dilakukan oleh JPU kepada MA pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut. Ia menekankan, dalam KUHAP pasal 263 ayat 1 disebutkan hanya terpidana dan ahli waris yang dapat melakukan pengajuan PK.

Tidak hanya itu, Anita menegaskan, eksekusi putusan dari Jaksa pada tahun 2001 juga sudah dijalankan oleh Djoko Tjandra.

"Delapan tahun setelah eksekusi Jaksa pada tahun 2001 yang sudah dijalankan oleh Pak Djoko Tjandra. Jaksa melakukan PK, berarti kedzoliman itu by order," ucapnya.

Kolom Komentar


Video

DIALOG JALAN SUTERA - Buka Bukaan Hubungan Indonesia China

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

RMOL WORLD VIEW - 40 Tahun Yang Hangat, Bela Sawit Saling Menguat

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

BINCANG SEHAT - Siap Hadapi Musim Hujan Di Tengah Pandemi Covid

Rabu, 14 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Ketua JoMan: Jokowi Kerja Siang Malam, Pembantunya Sibuk Bisnis Dan Berpolitik
Politik

Ketua JoMan: Jokowi Kerja Si..

20 Oktober 2020 12:48
Sambut Baik Pedoman Indo-Pasifik Jerman, Menko Luhut Ajak Investor Jadikan Indonesia Hub Manufaktur
Politik

Sambut Baik Pedoman Indo-Pas..

20 Oktober 2020 12:34
Benarkan Akan Ditangkap, Ahmad Yani: Saya Tanya Apa Salahnya, Mereka Nggak Bisa Jawab
Politik

Benarkan Akan Ditangkap, Ahm..

20 Oktober 2020 12:17
PSBB Ketat Dianggap Bikin Pemulihan Ekonomi Tertahan, Gerindra DKI: Setiap Kebijakan Pasti Memiliki Dampak
Politik

PSBB Ketat Dianggap Bikin Pe..

20 Oktober 2020 11:57
Partai Golkar Galakkan Gerakan 3M Di Perayaan HUT Ke-56
Politik

Partai Golkar Galakkan Gerak..

20 Oktober 2020 11:55
Pemuda Muhammadiyah Apresiasi Kegigihan Pemerintah Mendapatkan Vaksin
Politik

Pemuda Muhammadiyah Apresias..

20 Oktober 2020 11:40
Mau Uang Secepat Kilat? Jokowi Disarankan Jalankan UU MLA Bukan Omnisbus Law
Politik

Mau Uang Secepat Kilat? Joko..

20 Oktober 2020 11:37
Penilaian Mardani, Penegakan Hukum Era Jokowi Jauh Dari Harapan
Politik

Penilaian Mardani, Penegakan..

20 Oktober 2020 10:57