Tolak JC Wahyu Setiawan, KPK Bisa Makin Kehilangan Kepercayaan Publik?

Begitu kata dosen komunikasi Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah, menanggapi penolakan JC Wahyu Setiawan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

Penolakan KPK ini disampaikan saat sidang tuntutan terhadap terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina dalam kasus dugaan suap terkait PAW Harun Masiku.
Lanjut Dedi, penolakan JC tersebut dinilai cukup mengkhawatirkan. Karena, pengajuan JC oleh Wahyu punya nilai penting untuk mengungkap dugaan rasuah maupun kecurangan saat Pilpres maupun Pemilu.

"Cukup mengkhawatirkan penolakan ajuan JC Wahyu Setiawan, setidaknya dari sisi hak sebagai warga negara. Terlebih jika alasan pengajuan JC tersebut cukup kuat, dan informasi kecurangan Pilpres adalah alasan kuat, karena berkaitan dengan legitimasi kemenangan Presiden hari ini," ujar Dedi Kurnia kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (5/8).

Dengan demikian, Dedi menilai publik harus terus memberikan tekanan kepada KPK agar dapat bekerja secara terbuka.

"Jika tidak, maka publik akan semakin kehabisan kepercayaan kepada KPK dan tentu kepada pemerintah. Karena KPK hari ini adalah produk paling populer pemerintah, mulai dari ramainya penolakan publik terhadap hasil seleksi hingga lahirnya UU KPK baru," pungkas Dedi.

Diketahui, Wahyu Setiawan dituntut 8 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bukan kurungan atas dua perkara. Yakni perkara dugaan suap terkait pergantian anggota DPR RI terpilih 2019-2024 fraksi PDIP Dapil Sumsel 1 yang melibatkan tiga mantan Caleg PDIP yakni Saeful Bahri, Harun Masiku, dan Agustiani Tio Fridelina.

Untuk perkara kedua, Wahyu disebut menerima uang sebesar Rp 500 juga dari Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat terkait proses seleksi calon anggota KPU Provinsi Papua Barat Periode 2020-2025.