Relawan Turut Terindikasi Rangkap Jabatan Di BUMN, Saatnya Jokowi Ikuti Saran Beathor Suryadi

Presiden Joko Widodo/Net

Temuan Ombudsman RI tentang rangkap jabatan di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencengangkan. Pasalnya ada sebanyak 397 komisaris terindikasi rangkap jabatan di BUMN dan sebanyak 167 komisaris di anak perusahaan BUMN dalam rentang 2016 hingga 2019.

Mereka yang rangkap jabatan tentu akan menimbulkan beragam indikasi masalah lain, mulai dari rangkap penghasilan, konflik kepentingan, hingga kompetensi yang diragukan.

Sementara perdebatan mengenai kompetensi dan rekrutmen pimpinan BUMN yang diperdebatkan oleh politisi PDIP Adian Napitupulu dan Menteri BUMN Erick Thohir bisa dikesampingkan.

Sebab, rangkap jabatan bukan hanya berasal dari kalangan PNS BUMN dan TNI-Polri aktif. Tapi ada juga yang dari relawan politik dan pengurus partai.

Artinya, bukan kompetensi dan rekrutmen yang jadi masalah. Melainkan aturan main dari pemerintah yang masih kosong mengatur rangkap jabatan ini.

Presiden Joko Widodo yang harusnya segera merespon masalah ini. Jokowi harus segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang rangkap jabatan. Bisa berisi larangan atau juga melegalkan rangkap jabatan dengan aturan baku dan rinci. Sehingga, tidak ada lagi kebimbangan atas polemik ini.

Saran ini sendiri pernah disampaikan oleh mantan Staf Kantor Staf Presiden (KSP), Bambang Beathor Suryadi.

Mantan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) itu menyarankan agar Jokowi membuat aturan ketat dan tegas yang menyatakan rangkap jabatan memang diperbolehkan.

Berbekal aturan itu, kata Beathor, mereka yang merangkap jabatan akan mendapat fasilitas yang terukur dan tidak akan bermasalah secara hukum.

Saran yang perlu dipertimbangkan matang-matang oleh Presiden Jokowi.

Kolom Komentar


Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020
Video

Tamu Al Fateh | Teguh Timur | CEO RMOL | Owner Malik Arslan | Jakarta | Indonesia | Al fateh carpets

Rabu, 23 September 2020

Artikel Lainnya

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut Izin Eksportir Benih Lobster Pelanggar Hukum
Politik

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut..

24 September 2020 06:37
Istana Merespons Gatot, Sebut Isu PKI Sengaja Didengungkan Jelang 30 September
Politik

Istana Merespons Gatot, Sebu..

24 September 2020 05:51
Pilkada 2020 Tidak Sensitif, Netfid: Nyawa Manusia Tidak Bisa Diganti!
Politik

Pilkada 2020 Tidak Sensitif,..

24 September 2020 05:32
Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang Tak Mau Menunda Pilkada Tidak Yakin Kemampuan Pak Luhut?
Politik

Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang T..

24 September 2020 04:41
Deklarasi KAMI Karawang Terganjal Izin, Syahganda: Pidato Gatot Sudah Dinanti Di Rengasdengklok
Politik

Deklarasi KAMI Karawang Terg..

24 September 2020 03:57
Fahira Idris: PR Nadiem Adalah Jadikan Mapel Sejarah Sebagai Penguat Pendidikan Karakter
Politik

Fahira Idris: PR Nadiem Adal..

24 September 2020 03:29
Jokowi Perlu Undang NU, Muhammadiyah Hingga Komnas HAM Untuk Bahas Pilkada 2020
Politik

Jokowi Perlu Undang NU, Muha..

24 September 2020 03:01
Di Tengah Pandemi, Khofifah Salurkan Beasiswa Rp 11,3 M Untuk 850 Guru Madrasah Diniyah
Politik

Di Tengah Pandemi, Khofifah ..

24 September 2020 02:13