Wapres Maruf Amin Minta DPD Mediasi MUI Dengan BPJPH Soal Impelementasi UU Jaminan Produk Halal

Audiensi Pimpinan DPD RI bersama Wakil Presiden Maruf Amin/Net

Wakil Presiden RI Maruf Amin meminta DPD RI memanggil para pihak yang terkait dengan pelaksanaan UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, agar implementasi UU tersebut dapat berjalan dengan baik.

Permintaan itu disampaikan Maruf Amin dalam forum rapat konsultasi antara Pimpinan DPD RI, Rabu (5/8/2020).

Rapat konsultasi yang dilakukan secara virtual itu dihadiri tiga pimpinan DPD RI, yakni Ketua AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua Nono Sampono dan Sultan Baktiar Najamudin. Sedangkan Mahyudin, berhalangan hadir.

Dalam rapat tersebut, pimpinan DPD menyampaikan lima tema hasil pengawasan dan serap aspirasi, sebagai bahan masukan untuk pemerintah.

“Terkait masukan tentang pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal, saya minta DPD melakukan mediasi antara MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Karena saya lihat ada mis-komunikasi saja," ujar Maruf.

"MUI sama sekali tidak menghalangi. Saya sudah tegaskan, apa yang diperintahkan UU harus dijalankan. Persoalannya badan tersebut ternyata belum siap,” imbuhnya.

Ditambahkan Maruf, amanat UU tersebut posisi MUI hanya sebatas pemberi fatwa, bukan lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal. Sehingga hari ini MUI tidak lagi mengeluarkan sertifikat. Hanya fatwa halal saja.

“Persoalan BPJPH belum siap. Jadi sekarang yang kena imbas produk-produk kita yang impor banyak ditolak karena hanya melampirkan surat fatwa. Padahal buyer di luar negeri minta sertifikat. Makanya saya berharap DPD bisa panggil dan mediasikan para pihak terkait supaya segera jalan,” tandasnya.

Dalam laporannya, pimpinan DPD memang menyampaikan adanya aspirasi dan keluhan dari elemen masyarakat terkait pelaksanaan UU JPH tersebut yang dinilai “jalan di tempat”. Hal ini karena dirasa ada keberatan dari MUI.

Faktanya memang MUI pernah mengajukan judicial review dan gugatan ke PTUN atas UU tersebut. Bahkan MUI sebagai institusi yang menerbitkan serfitikasi tenaga auditor halal dinilai lambat. Sehingga dari target 5.000 auditor, sekarang baru ada sekitar 150-an auditor.

Sementara itu, menanggapi pertanyaan pimpinan DPD tentang komitmen dan keseriusan pemerintah terhadap peluang bisnis syariah, Maruf menjamin bahwa pemerintah komit dan serius.

Salah satu buktinya adalah hadirnya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dipimpin langsung oleh presiden sebagai ketua dan wapres sebagai wakil ketua dan menkeu sebagai sekretaris. Dengan anggota 3 menko, 8 menteri, gubernur BI, ketua OJK, kepala LPS, ketua umum MUI dan ketua umum Kadin.

“Pemerintah komit. Karena KNEKS tidak hanya fokus pada soal sertifikasi halal, tetapi juga alat usaha syariah, industri syariah dan keuangan syariah. Jadi benar apa yang disampaikan pimpinan DPD, bahwa penduduk muslim terbesar di Indonesia," kata Maruf.

"Tetapi peringkat bisnis di sektor ini, kita masih kalah dibanding Malaysia. Tetapi nanti setelah Islamic Finance District Center sudah beroperasi maksimal, peringkat kita pasti meningkat,” lanjutnya.

Isu lain yang disampaikan pimpinan DPD dalam rapat tersebut di antaranya terkait pemekaran daerah, ketahanan pangan, ketahanan sektor kesehatan dan problematika pendidikan di era pandemi.

DPD menyoroti masih adanya kesenjangan teknologi yang menyebabkan tidak meratanya akses terhadap pendidikan berkualitas. Ditambah dengan belum meratanya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.

Terkait pendidikan dan infrastruktur teknologi informasi, sambung Maruf, pemerintah telah menganggarkan dana sekitar Rp 30 triliun rupiah untuk percepatan pembangunan infrastruktur transmisi.

Pemerintah juga menyiapkan skema subsidi untuk pulsa internet bagi siswa yang tidak mampu atau yang layak dibantu.

“Itu sudah diputuskan. Tinggal teknis pelaksanaan saja,” imbuhnya.

Dalam dialog di penghujung rapat, Sultan Baktiar Najamudin sempat melaporkan kepada wapres beberapa kinerja menteri kabinet terutama yang mendapat sorotan dari kalangan dunia usaha.

Bagi Sultan, hal ini penting mendapat perhatian, agar tidak menjadi beban presiden dan wapres dalam menjalankan roda pemerintahan di tengah situasi yang serba sulit seperti sekarang ini.

“Salah satunya kementerian perdagangan. Khususnya terkait ijin ekspor dan impor yang dinilai lambat dan sulit. Kami punya contoh kasus, kebetulan yang telah kami kunjungi dan terima langsung aspirasinya,” tukasnya.

Atas hal itu, wapres meminta semua bahan dan laporan dari DPD untuk disampaikan kepadanya.

“Ya tolong disampaikan langsung semua aspirasi yang masuk. Akan kami perhatikan,” pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Gempa Mamuju, Ustad Das\'ad Latif Nyaris Jadi Korban

Jumat, 15 Januari 2021
Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021

Artikel Lainnya

Bencana Datang Bertubi-tubi, AHY: Mari Kita Bantu Korban
Politik

Bencana Datang Bertubi-tubi,..

17 Januari 2021 19:36
Kritik Raffi Ahmad, PKS: Divaksin Bukan Berarti Abaikan Prokes!
Politik

Kritik Raffi Ahmad, PKS: Div..

17 Januari 2021 17:08
Hendri Satrio: Ramalan Mbak You Harusnya Dilawan Ramalan, Bukan Dicounter Laporan
Politik

Hendri Satrio: Ramalan Mbak ..

17 Januari 2021 16:50
Ketum KNPI: Pesta Yang Dihadiri Ahok Dan Raffi Ahmad Sangat Tidak Elok
Politik

Ketum KNPI: Pesta Yang Dihad..

17 Januari 2021 15:01
6 Dari 7 Vaksin Yang Akan Digunakan Harus Tetap Mendapat EUA BPOM
Politik

6 Dari 7 Vaksin Yang Akan Di..

17 Januari 2021 13:49
Jawab Teguran LaNyalla, Jubir Prabowo: Prosedurnya Jelas Ketika Terdeteksi Kapal China Diusir
Politik

Jawab Teguran LaNyalla, Jubi..

17 Januari 2021 13:28
Sudah Tepat LaNyalla Sebagai Wakil Rakyat Mengkritik Ketidakberesan Kerja Prabowo
Politik

Sudah Tepat LaNyalla Sebagai..

17 Januari 2021 12:48
Rizal Ramli: Para Hakim MK Tidak Punya Argumen Memadai Untuk Kalahkan Pandangan Kami
Politik

Rizal Ramli: Para Hakim MK T..

17 Januari 2021 12:25