Laporan Dugaan KKN Erick Thohir Dan SMI Yang Dilayangkan Relawan Jokowi-Maruf Tak Bisa Ditindaklanjuti Ombudsman

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir/Repro

Laporan dugaan maladministrasi yang dilayangkan kelompok relawan Jokowi-Maruf Amin yang tergabung dalam Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah direspons oleh Ombudsman RI.

Dalam surat balasan yang diterima Kantor Berita Politik RMOL yang ditujukan untuk Ketua Branusa, Adi Kurniawan, Ombudsman RI tidak dapat menindaklanjuti laporan tersebut.

Alasannya, pelapor dinilai bukan sebagai korban langsung atau sebagai kuasa dari korban langsung maladministrasi pelayanan publik.

"Ombudsman RI (pusat) telah menerima laporan saudara mengenai rangkap jabatan sebagai Komisaris di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 37/2007 tentang Ombudsman RI, maka laporan saudara tidak dapat ditindaklanjuti karena saudara selaku pelapor bukan merupakan korban langsung atau kuasa dari korban langsung maladministrasi pelayanan publik," bunyi surat dari Ombudsman RI, Selasa (4/8)

Surat yang ditandatangani oleh Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai itu pun menjelaskan bahwa Ombudsman tetap dapat melakukan investigasi atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang merujuk Pasal 7 huruf d UU 37/2008 tentang Ombudsman RI.

"Saat ini Ombudsman RI sedang melaksanakan investigasi inisiatif terkait dugaan maladministrasi dalam kebijakan rangkap jabatan pelaksana pelayanan publik atau ASN, anggota TNI/Polri sebagai Komisaris pada perusahaan BUMN dan atau anak perusahaan BUMN," bunyi lanjutan surat tersebut.

Diketahui sebelumnya, Baranusa melaporkan dua menterinya Jokowi atas dugaan maladministrasi dan dugaan KKN ke Ombudsman pada Jumat lalu (10/7).

Dua menteri yang dilaporkan ke Ombudsman RI ialah Menteri BUMN, Erick Thohir dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati (SMI).

Baranusa sendiri menolak adanya rangkap jabatan dan dimasukkannya TNI-Polri aktif di jajaran Komisaris BUMN. Rangkap jabatan dinilai bertentangan dengan revolusi mental yang kerap digaungkan Presiden Jokowi.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Tiba-tiba Tersebar Nama-nama Pengurus KAMI Lampung, Para Calon Deklarator Kebingungan
Politik

Tiba-tiba Tersebar Nama-nama..

01 November 2020 00:39
Tak Hadiri Debat Pilkada Musi Rawas, Ratna-Suwarti Didoakan Cepat Sembuh Oleh Rivalnya
Politik

Tak Hadiri Debat Pilkada Mus..

01 November 2020 00:10
Galakkan 'Ayo Kita Mencoblos', IMM Ajak Warga Bengkulu Gunakan Hak Pilihnya Dalam Pilkada
Politik

Galakkan 'Ayo Kita Mencoblos..

31 Oktober 2020 23:50
Haryy Azhar Azis: Di Indonesia Penguasaan Big Data Kurang
Politik

Haryy Azhar Azis: Di Indones..

31 Oktober 2020 21:51
Ujang Komarudin: Masa Iya Presiden Sama Mantan Presiden PKI?
Politik

Ujang Komarudin: Masa Iya Pr..

31 Oktober 2020 20:24
Aktivis Cipayung Plus Jakarta Serukan Pemulihan Ekonomi Nasional Imbas Covid-19
Politik

Aktivis Cipayung Plus Jakart..

31 Oktober 2020 18:43
Begini Analisa Pakar Soal Persaingan China-AS Merebut Indonesia
Politik

Begini Analisa Pakar Soal Pe..

31 Oktober 2020 18:18
PKS Apresiasi Jokowi Berani Kecam Presiden Macron Yang Hina Islam
Politik

PKS Apresiasi Jokowi Berani ..

31 Oktober 2020 17:45