Jokowi Minta Doni Monardo Monitor Pengenaan Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Kepala BNPB Letjen Doni Monardo/Net

Kebijakan untuk penanganan corona kembali dikeluarkan Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden (Inpres) 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Beleid ini menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya, serta meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk implementasinya, presiden menginstruksikan kepada jajaran menteri dan kepala lembaga di Kabinet Indonesia Maju untuk melaksanakan kewenangannya sesuai yang ada di beleid ini dan tidak terlepas dari peran dan fungsinya.

"Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-I9) di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia," begitu bunyi poin Kesatu beleid ini.

Salah satu lembaga yang diinstruksikan Jokowi untuk peningkatan disiplin dan penegakan hukum adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang dalam hal penanganan corona ditunjuk sebagai Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

Di dalam poin kedua angka 3 dijelaskan, Kepala BNPB Letjen Doni Monardo selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 diintruksikan untuk melaksanalan dua hal.

Pertama, melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di daerah provinsi serta kabupaten/kota.

Kedua, melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Ketua Komite Kebijakan pada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional paling sedikit satu kali dalam dua minggu, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Dalam menjalankan tugasnya, Inpres ini membebankan anggaran yang diperlukan BNPB atau Satgas Penanganan Covid-19 ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 4 Agustus 2020.

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Peringatan Muhammadiyah: Elite Jangan Manfaatkan Pandemi Covid-19 Sebagai Komoditas Politik
Politik

Peringatan Muhammadiyah: Eli..

21 September 2020 12:55
Terjangkit Covid-19, Menag Fachrul Razi Jalani Karantina Di Rumah Sakit
Politik

Terjangkit Covid-19, Menag F..

21 September 2020 12:47
Pilkada Bisa Jadi Awal Keretakan Jokowi Dengan NU Dan Muhammadiyah
Politik

Pilkada Bisa Jadi Awal Keret..

21 September 2020 12:45
Ben Bland: Kontradiksi Jokowi Bikin Investor Hingga Kelompok Akademisi Bingung
Politik

Ben Bland: Kontradiksi Jokow..

21 September 2020 12:39
Andi Arief: Ada Sinyal Hanya 31 Persen Partisipasi Pemilih, So?
Politik

Andi Arief: Ada Sinyal Hanya..

21 September 2020 12:29
Keadaan Mendesak, Muhammadiyah Desak Jokowi Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada
Politik

Keadaan Mendesak, Muhammadiy..

21 September 2020 12:26
Muhammadiyah Minta Presiden Evaluasi Penanganan Covid-19, Bila Diperlukan Ambil Alih Dan Pimpin Langsung
Politik

Muhammadiyah Minta Presiden ..

21 September 2020 12:13
Dukung Keluarga Jokowi, Saiful Anam: Kemungkinan Untuk Mengamankan Gerindra Dan Bisnis Sandiaga
Politik

Dukung Keluarga Jokowi, Saif..

21 September 2020 12:05