Terkuak, Reklamasi Ahok Hingga Kebencian China Jadi Alasan Rizal Ramli Didepak Dari Kabinet

Ilustrasi mantan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli/RMOL

Sikap kritis ekonom senior Rizal Ramli terhadap keberadaan China yang kini makin meresahkan kedaulatan Indonesia sudah berlangsung sejak lama.

Bahkan saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya di periode pertama Presiden Joko Widodo, RR, sapaan Rizal Ramli, membuat gebrakan yang memicu kebencian China.

Di bawah kepemimpinan RR, sektor Kemaritiman sejatinya pernah menjadi perwujudan kedaulatan Bangsa Indonesia terhadap China, salah satunya dengan menginisiasi perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara.

Namun menurut mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi, ketegasan inilah yang menjadi salah satu penyebab dicopotnya RR dari jabatan Menko.

"Mereka (China) sangat terganggu. Bagi mereka, perubahan nama otomatis membawa konsekuensi kepemilikan," kata Adhie yang juga merupakan orang dekat RR ini, Kamis (6/8).

Sejatinya, perubahan nama Laut China Selatan semata-mata didasari kepentingan menjaga kedaulatan Indonesia. Selama puluhan tahun, Laut Natuna merupakan milik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam konvensi Hukum Laut PBB pada 1982 atau ketetapan United Nations Convention for The Law of The Sea (UNCLOS).

Perubahan nama menjadi Laut Natuna Utara dilakukan setelah muncul temuan Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag, Belanda tahun 2016 mengenai perselisihan Laut China Selatan antara China dan Filipina. Dalam simpulannya, klaim China tidak memiliki dasar hukum terhadap perairan laut Natuna Utara yang kaya dengan sumber daya alam.

"Tapi apa yang dilakukan RR adalah gangguan besar bagi kedaulatan, gangguan bagi nine dash line-nya China. Jalan menghentikannya jangan biarkan RR di kabinet," jelas Koordinator Gerakan Indonesia Bersih ini.

Kedaulatan bangsa yang tercermin dalam sektor kemaritiman berubah drastis usai RR lengser, keberpihakan kepada China pun mulai terlihat. WPP 711 yang ditetapkan meliputi ZEE Laut Natuna Kawasan Utara merupakan klaim sepihak Indonesia, perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara pun dianggap bisa memicu eskalasi kawasan dengan Malaysia dan Vietnam, dan perlunya menjadikan ZEE di laut Natuna kawasan utara sebagai zone of peace and freedom.

Pertimbangan yang demikian itu disebut hanya mengenai hubungan bilateral RI dengan Vietnam dan Malaysia. China yang paling terganggu justru sama sekali tidak disebut.

"Masalahnya juga coba dikaburkan seolah-olah potensi ekonomi di kawasan itu hanya ikan, padahal sangat kaya migas," urainya.

Hal lain yang tak kalah penting dalam motif pemecatan Rizal Ramli di Kabinet Kerja yakni persoalan reklamasi teluk Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Rizal Ramli, kata Adhie, dilengserkan saat isu penyegelan Pulau G hasil reklamasi yang mana proyek tersebut milik Agung Podomoro Land. Kala itu, RR melihat reklamasi pulau G dikerjakan secara ugal-ugalan, membahayakan lingkungan hidup, mengganggu lalu lintas laut dan harus dibatalkan.

Masih berkenaan dengan China, reklamasi Teluk Jakarta juga banyak dianggap bagian dari proyek raksasa One Belt One Road (OBOR) yang disebut dicanangkan China untuk menjadi titik awal bangkitnya Jalur Sutra abad 21 di Asia Tenggara. OBOR mengintegrasikan 65 negara yang mencakup 4,4 miliar penduduk dan 40% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia.

Melihat hal itu, narasi yang kerap digaungkan Rizal Ramli agar tak menjadi antek China pun cukup logis.

"Penghentian reklamasi memunculkan reaksi balik yang besar. Inilah juga yang membuat RR dikeluarkan dari kabinet," tegasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Pengamat: Pilkada Sebaiknya Dilanjutkan, Karena Bisa Jadi Instrumen Ngerem Resesi
Politik

Pengamat: Pilkada Sebaiknya ..

23 September 2020 18:50
Lanjutkan Kepemimpinan Risma, Eri Cahyadi Fokus Tuntaskan Kemiskinan Berbasis Data
Politik

Lanjutkan Kepemimpinan Risma..

23 September 2020 18:29
Fraksi PAN Sepakat Pilkada Dilanjutkan, Tapi Dengan Empat Syarat
Politik

Fraksi PAN Sepakat Pilkada D..

23 September 2020 18:24
KAMI Serukan Masyarakat Indonesia Turunkan Bendera Setengah Tiang Pada 30 September
Politik

KAMI Serukan Masyarakat Indo..

23 September 2020 18:06
Terganjal Keabsahan Ijazah, 1 Bapaslon Gagal Jadi Peserta Pilkada Merauke 2020
Politik

Terganjal Keabsahan Ijazah, ..

23 September 2020 17:53
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, PAN Minta Jokowi Buka Opsi Tunda Pilkada
Politik

Kasus Covid-19 Terus Meningk..

23 September 2020 17:40
Sudirman Said: Kita Gak Punya Ruang Untuk Bicara Hal Lain, Karena Jargon Politik Mewarnai Seluruh Diskursus
Politik

Sudirman Said: Kita Gak Puny..

23 September 2020 17:40
Prihatin Kebangkitan Komunis, Presidium KAMI Surati Presiden Jokowi, Layangkan Tiga Tuntutan
Politik

Prihatin Kebangkitan Komunis..

23 September 2020 17:39