Keluhan Jokowi Jangan Jadi Alasan Lepas Bandara Internasional Ke Asing

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Net

Keluhan Presiden Joko Widodo tentang banyaknya jumlah bandara internasional di Indonesia jangan sampai berubah jadi alasan untuk melepas pengelolaan bandara ke pihak Asing.

Begitu tegas Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto yang curiga ada maksud lain di balik keluhan aneh dari Presiden Joko Widodo tersebut.

Menurut Satyo, syarat sebuah bandara bisa disebut sebagai bandara internasional bukan karena fasilitas penerbangan seperti panjang landasan, terminal megah, pesawat besar dan canggih. Melainkan cukup tersedianya pelayanan custom, keimigrasian, dan karantina.

“Justru dengan status bandara internasional memudahkan dan akan terjadi efisiensi dalam lalu lintas orang dan barang. Karena tersedianya pelayanan pabean, imigrasi dan karantina. Sebab tidak ada keharusan negara membangun bandara megah dan luas yang akan membutuhkan biaya banyak untuk membangun dan maintenancenya," ujar Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (7/8).

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) ProDEM ini pun curiga bahwa pernyataan Presiden Jokowi tersebut terdapat tujuan tertentu. Yakni ingin melepaskan pengelolaan bandara kepada pihak swasta asing.

"Kita jadi curiga jangan-jangan statemen Jokowi tersebut alibi untuk melepaskan pengelolaan bandara-bandara tersebut ke swasta asing," pungkas Satyo.

Presiden Jokowi menanggapi data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa sektor yang turun paling besar adalah angkutan udara dengan kontraksi sebesar 80,23 persen.

Jokowi pun menyebut bahwa angka penurunan di sektor penerbangan itu masih berkaitan dengan turunnya angka wisawatan mancanegara yang datang ke Indonesia.

Jokowi juga mencatat, angka wisawatan mancanegara turun hingga 81 persen jika dibandingkan dengan Kuartal I 2020. Bahkan, turun 87 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Dari situ, Presiden Jokowi mengeluhkan tata kelola sektor penerbangan yang mesti harus diperbaiki. Salah satunya ialah mengenai jumlah bandara Internasional yang cukup banyak.

"Saya melihat bahwa airline hub yang kita miliki terlalu banyak dan tidak merata. Ini agar kita lihat lagi. Saat ini terdapat 30 bandara Internasional. Apakah diperlukan sebanyak ini?" ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (6/8).

Kolom Komentar


Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Di Cileungsi, Mobil Box Parkir Ditabrak Mobil Box

Selasa, 20 April 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Reshuffle Kabinet: Inisial M dan Sowannya Nadiem ke Megawati

Kamis, 22 April 2021

Artikel Lainnya

LaNyalla Berharap DPD Bersama Mahasiswa Dan Pemuda Sinergi Kawal Pembangunan Daerah
Politik

LaNyalla Berharap DPD Bersam..

23 April 2021 11:51
Hampir Kebobolan, Pimpinan Senator Minta Karantina 135 WNA India Diperpanjang Jadi 14 Hari
Politik

Hampir Kebobolan, Pimpinan S..

23 April 2021 11:47
Banyak Milenial Direkrut Teroris, GMNI: Program Deradikalisasi Hanya Berorientasi Proyek
Politik

Banyak Milenial Direkrut Ter..

23 April 2021 11:47
Azis Syamsuddin Diduga Fasilitasi Pertemuan Walikota Tanjung Balai Dan Penyidik KPK, Hensat: Nama Baik Parlemen Jadi Jelek
Politik

Azis Syamsuddin Diduga Fasil..

23 April 2021 11:20
Tidak Beretika Dan Permalukan DPR, Azis Syamsuddin Harus Diperoses MKD Dan Penegak Hukum
Politik

Tidak Beretika Dan Permaluka..

23 April 2021 10:33
Soal Wacana MLB, Elite PKB Lampung Masih Adem Ayem
Politik

Soal Wacana MLB, Elite PKB L..

23 April 2021 09:59
Puji Kerja Keras KPK, IPW: Mampukah Firli Seret Azis Ke Pengadilan Tipikor?
Politik

Puji Kerja Keras KPK, IPW: M..

23 April 2021 09:51
Periksa LKPJ Gubernur Aceh, Pansus DPRA Punya Waktu 30 Hari
Politik

Periksa LKPJ Gubernur Aceh, ..

23 April 2021 09:02