Din Syamsuddin: UU 2/2020 Layak Disebut UU Tentang Manipulasi Corona

Ketua Dewan Pengarah KMPK Din Syamsuddin saat mengisi diskusi daring bertajuk "Mahasiswa dan Pelajar Menggugat UU Manipulasi Corona UU No 2/2020", pada Jumat (7/8)/RMOL

UU 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandem Covid-19 sedang digugat oleh Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) di Mahkamah Konstitusi.

UU 2/2020 itu ditolak, bukan tanpa alasan dan landasan filosofis yang jelas. UU Corona itu dinilai telah menabrak UUD 1945 dan cenderung manipulatif. Sebab, rakyat hingga saat ini masih harus membiayai sendiri kesehatan akibat Covid-19.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pengarah KMPK Din Syamsuddin saat mengisi diskusi daring bertajuk "Mahasiswa dan Pelajar Menggugat UU Manipulasi Corona UU No 2/2020", pada Jumat (7/8).

"Setelah kita baca UU tersebut atau dulu Perppu, tidaklah untuk menanggulangi corona. Kami sebut sebagai UU manipulasi corona," kata Din Syamsuddin.

Mantan ketua umum PP Muhammadiyah ini mengurai bahwa dari aspek hukum, UU Corona bertentangan dengan konstitusi karena pejabat negara tidak bisa digugat secara perdata dan pidana jika terjadi penyalahgunaan anggaran, sebagaimana Pasal 27 UU Corona.

Kemudian dari sisi alokasi anggaran, pemerintah tidak menunjukkan keseriusan terhadap penanganan pandemik Covid-19 di Indonesia. Ini lantaran serapan anggaran dan implementasi anggaran yang seharusnya berdampak langsung ke rakyat justru terjadi berbanding terbalik.

"Lebih banyak untuk korporasi, untuk stimulus ekonomi yang ujung-ujungnya membantu korporasi, termasuk BUMN. Yang sesungguhnya (ekonomi) sebelum Covid-19 sudah mengalami defisit,” tuturnya.

"Maka atas dasar itulah saya pribadi mengusulkan UU itu layak disebut sebagai UU tentang Manipulasi Corona," demikian Din Syamsuddin.

Turut hadir secara virtual menjadi narasumber dalam diskusi tersebut perwakilan dari elemen gerakan mahasiswa seperti Presidium BEM PTMI Eko Nur S, Ketua Umum GMNI Imanuel Cahyadi, Ketua Umum KAMMI Susanto Triyogo, Ketua Umum HMI Arya Kharisma Hardy.

Kemudian Pimpinan Pusat GMKI Cornelis Galanjinjinay, Ketua Umum PB PII Husin Tasyrik Makruf, dan Ketua Umum HIMA PERSIS Iqbal M Dzilal. 

Kolom Komentar


Video

Gudang Alat Produksi Roti dan 4 Unit Kendaraan Ludes Terbakar

Sabtu, 17 April 2021
Video

Sholat 5 Waktu - Mentari Ramadhan #4

Minggu, 18 April 2021
Video

Ketika Anies Baswedan Mempengaruhi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

Minggu, 18 April 2021

Artikel Lainnya

Ahok Belum Berkelas Untuk Jadi Menteri Investasi
Politik

Ahok Belum Berkelas Untuk Ja..

19 April 2021 05:39
Jadi Syarat Naik Haji, Produsen Sinovac Harus Segera Urus EUL Dari WHO
Politik

Jadi Syarat Naik Haji, Produ..

19 April 2021 04:21
Pers Bukan Ancaman Bagi Keluarga Presiden
Politik

Pers Bukan Ancaman Bagi Kelu..

19 April 2021 03:59
Menteri Tjahjo Banyak Pecat ASN Radikal, Fadli Zon: Jangan-jangan Pemerintah Nggak Ngerti Arti Radikalisme
Politik

Menteri Tjahjo Banyak Pecat ..

19 April 2021 03:21
Jangan Terpancing Provokasi Jozeph Zhang, Biarkan Hukum Yang Bicara
Politik

Jangan Terpancing Provokasi ..

19 April 2021 02:55
Walhi Tuding Kerusakan Parah Bencana NTT Karena Peringatan BMKG Hanya Sebatas Normatif
Politik

Walhi Tuding Kerusakan Parah..

19 April 2021 02:42
Berikan Rasa Aman Wisatawan, Menparekraf Dorong Penerapan CHSE Di Situs Wisata Religi
Politik

Berikan Rasa Aman Wisatawan,..

19 April 2021 02:17
Walhi: Apa Yang Terjadi Di NTT Tidak Murni Sebagai Bencana Alam
Politik

Walhi: Apa Yang Terjadi Di N..

19 April 2021 01:23