Natalius Pigai Soroti Status Pegawai KPK Jadi ASN, Juga Kualifikasi Ali Mochtar Ngabalin Di KSP

Mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai/Net

Mantan komisioner Komisi Nasional HAM, Natalius Pigai geram dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang bakal menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Saya ingatkan Pak Jokowi tidak adil," kata Natalius Pigai melalui akun Twitter @NataliusPigai2, Sabtu (8/8).

Dia kemudian membandingkan dengan para pejabat di Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Aktivis HAM asal Papua ini mengambil contoh Ali Mochtar Ngabalin, yang tidak memiliki kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman dengan jabatan ASN, tapi menduduki jabatan Tenaga Ahli KSP.

"Ngabalin itu bukan ASN. Jabatan "Tenaga Ahli Utama" itu harus ASN dan kumpulkan angka kredit. Jadi Presiden ikut rusak tatanan!" kecam Natalius Pigai.

Sebelumnya, dalam PP No. 41/2020 memuat 12 pasal mengenai pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN. Dalam Pasal 2, misalnya, ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi ASN meliputi pegawai tetap dan tidak tetap.

Tahapan pengalihan diatur dalam Pasal 4, yaitu melakukan penyesuaian jabatan, melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai KPK, memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman dengan jabatan ASN yang akan diduduki.

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Pengamat: Pilkada Sebaiknya Dilanjutkan, Karena Bisa Jadi Instrumen Ngerem Resesi
Politik

Pengamat: Pilkada Sebaiknya ..

23 September 2020 18:50
Lanjutkan Kepemimpinan Risma, Eri Cahyadi Fokus Tuntaskan Kemiskinan Berbasis Data
Politik

Lanjutkan Kepemimpinan Risma..

23 September 2020 18:29
Fraksi PAN Sepakat Pilkada Dilanjutkan, Tapi Dengan Empat Syarat
Politik

Fraksi PAN Sepakat Pilkada D..

23 September 2020 18:24
KAMI Serukan Masyarakat Indonesia Turunkan Bendera Setengah Tiang Pada 30 September
Politik

KAMI Serukan Masyarakat Indo..

23 September 2020 18:06
Terganjal Keabsahan Ijazah, 1 Bapaslon Gagal Jadi Peserta Pilkada Merauke 2020
Politik

Terganjal Keabsahan Ijazah, ..

23 September 2020 17:53
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, PAN Minta Jokowi Buka Opsi Tunda Pilkada
Politik

Kasus Covid-19 Terus Meningk..

23 September 2020 17:40
Sudirman Said: Kita Gak Punya Ruang Untuk Bicara Hal Lain, Karena Jargon Politik Mewarnai Seluruh Diskursus
Politik

Sudirman Said: Kita Gak Puny..

23 September 2020 17:40
Prihatin Kebangkitan Komunis, Presidium KAMI Surati Presiden Jokowi, Layangkan Tiga Tuntutan
Politik

Prihatin Kebangkitan Komunis..

23 September 2020 17:39