RUU Cipta Kerja Turut Berpotensi Memperburuk Kualitas Penyiaran

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari/Net

Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak hanya berdampak pada buruh, tapi juga berpotensi memperburuk kualitas penyiaran di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari menilai, RUU Cipta Kerja yang memasukkan kandungan revisi terhadap UU 32/2002 tentang Penyiaran berpotensi melemahkan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan menghilangkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

Menurutnya, apabila mekanisme IPP dihapuskan seperti yang tercantum di draf RUU Cipta Kerja, maka dikhawatirkan lembaga penyiaran tidak lagi berupaya untuk meningkatkan kualitas isi siarannya secara konsisten.

“Hal ini perlu dicermati, karena IPP mengharuskan lembaga penyiaran untuk memperbaiki kinerjanya melalui tahapan evaluasi oleh KPI,”  tegas DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V ini kepada wartawan, Minggu (9/8).

Regulasi tentang penyiaran seharusnya memperkuat peran KPI sebagai regulator penyiaran, bukan justru melemahkan. Dia mengingatkan, dalam Pasal 33 UU 32/2002 tentang Penyiaran telah menyebutkan bahwa pemberian dan perpanjangan izin siaran diberikan berdasarkan kepentingan dan kenyamanan publik sebagai konsumen.

“Artinya, penghapusan IPP justru dapat menomorduakan kepentingan masyarakat,” tegas politisi PKS itu.

Pasal 79 draf RUU Cipta Kerja mengubah sejumlah ketentuan dalam UU 32/2002 tentang Penyiaran, antara lain pada Pasal 16, 17, 25, 33, 34, 55, 56, 57, dan 58.

Kharis mengingatkan untuk memasukkan ketentuan mengenai digitalisasi dengan sistem single mux. Ia berpendapat bahwa digitalisasi mempermudah dan mempermurah sistem penyiaran di Indonesia, sehingga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

“Harus ada ketentuan mengenai penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan dengan mengikuti perkembangan teknologi analog ke digital, karena berkaitan dengan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi penyiaran” pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Reuni Kawan Lama, Pertemuan Airlangga-Surya Paloh Diprediksi Bahas Jalan Panjang 2024
Politik

Reuni Kawan Lama, Pertemuan ..

04 Maret 2021 05:53
Kemunculan SBY Bicara Partai Demokrat Indikasi AHY Sedang Panik
Politik

Kemunculan SBY Bicara Partai..

04 Maret 2021 05:19
Hencky Luntungan Tak Hadiri KLB Karena Dana Transportasi, Herman Khaeron: Sejak Awal Bukan Gerakan Organisasi
Politik

Hencky Luntungan Tak Hadiri ..

04 Maret 2021 02:59
LaNyalla Optimis Inovasi Batik AntiBakteri Diminati Masyarakat
Politik

LaNyalla Optimis Inovasi Bat..

04 Maret 2021 02:42
Perpres Miras Dicabut, Qodari: Tudingan Jokowi Anti Islam Terbukti Tidak Benar
Politik

Perpres Miras Dicabut, Qodar..

04 Maret 2021 01:50
Dukung Rehabilitasi Lahan, Luhut: Indonesia Peduli Selamatkan Lingkungan
Politik

Dukung Rehabilitasi Lahan, L..

04 Maret 2021 00:58
BKPM Pastikan Hasil Revisi Perpres Miras Segera Diterbitkan
Politik

BKPM Pastikan Hasil Revisi P..

03 Maret 2021 23:18
MUI: Pencabutan Perpres Miras  Bukti Kenegarawanan Jokowi
Politik

MUI: Pencabutan Perpres Mira..

03 Maret 2021 23:14