RUU Cipta Kerja Turut Berpotensi Memperburuk Kualitas Penyiaran

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari/Net

Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak hanya berdampak pada buruh, tapi juga berpotensi memperburuk kualitas penyiaran di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari menilai, RUU Cipta Kerja yang memasukkan kandungan revisi terhadap UU 32/2002 tentang Penyiaran berpotensi melemahkan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan menghilangkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

Menurutnya, apabila mekanisme IPP dihapuskan seperti yang tercantum di draf RUU Cipta Kerja, maka dikhawatirkan lembaga penyiaran tidak lagi berupaya untuk meningkatkan kualitas isi siarannya secara konsisten.

“Hal ini perlu dicermati, karena IPP mengharuskan lembaga penyiaran untuk memperbaiki kinerjanya melalui tahapan evaluasi oleh KPI,”  tegas DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V ini kepada wartawan, Minggu (9/8).

Regulasi tentang penyiaran seharusnya memperkuat peran KPI sebagai regulator penyiaran, bukan justru melemahkan. Dia mengingatkan, dalam Pasal 33 UU 32/2002 tentang Penyiaran telah menyebutkan bahwa pemberian dan perpanjangan izin siaran diberikan berdasarkan kepentingan dan kenyamanan publik sebagai konsumen.

“Artinya, penghapusan IPP justru dapat menomorduakan kepentingan masyarakat,” tegas politisi PKS itu.

Pasal 79 draf RUU Cipta Kerja mengubah sejumlah ketentuan dalam UU 32/2002 tentang Penyiaran, antara lain pada Pasal 16, 17, 25, 33, 34, 55, 56, 57, dan 58.

Kharis mengingatkan untuk memasukkan ketentuan mengenai digitalisasi dengan sistem single mux. Ia berpendapat bahwa digitalisasi mempermudah dan mempermurah sistem penyiaran di Indonesia, sehingga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

“Harus ada ketentuan mengenai penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan dengan mengikuti perkembangan teknologi analog ke digital, karena berkaitan dengan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi penyiaran” pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Langgar Aturan, Satpol PP Bongkar Lapak PKL di Boyolali

Kamis, 14 Januari 2021
Video

Batal Divaksin Pertama, Ini Penjelasan Wali Kota Semarang

Kamis, 14 Januari 2021
Video

Saat-saat HRS Dipindahkan

Kamis, 14 Januari 2021

Artikel Lainnya

Rocky Gerung: Demokrasi Itu Mengurus Rakyat, Bukan Memerintah
Politik

Rocky Gerung: Demokrasi Itu ..

15 Januari 2021 19:54
Resmikan Studio Digital, Airlangga: Partai Golkar Ingin Maksimalkan Pendekatan Pada Kelompok Milenial
Politik

Resmikan Studio Digital, Air..

15 Januari 2021 19:39
Buka Kongres KAHMI, Jokowi Minta KAHMI Terus Berkontribusi Dalam Pembangunan
Politik

Buka Kongres KAHMI, Jokowi M..

15 Januari 2021 19:27
Ketua MPR Berharap KAHMI Ikut Andil Dalam Vaksinasi Covid-19
Politik

Ketua MPR Berharap KAHMI Iku..

15 Januari 2021 18:46
PKB: Negara Gagal Lindungi Warganya Kalau Kasus Penembakan FPI Mangkrak
Politik

PKB: Negara Gagal Lindungi W..

15 Januari 2021 18:05
Seribu Persen Dukung Listyo Sigit Jadi Kapolri, Golkar Siap Amankan Pilihan Jokowi
Politik

Seribu Persen Dukung Listyo ..

15 Januari 2021 18:00
Penembakan FPI Bukan Pelanggaran HAM Berat, Nasir Djamil: Komnas HAM Main Aman
Politik

Penembakan FPI Bukan Pelangg..

15 Januari 2021 17:15
Plt. Ketua KPU Bakal Jalankan Sanksi Dari DKPP Kepada Arief Budiman
Politik

Plt. Ketua KPU Bakal Jalanka..

15 Januari 2021 17:12