RUU Cipta Kerja Turut Berpotensi Memperburuk Kualitas Penyiaran

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari/Net

Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak hanya berdampak pada buruh, tapi juga berpotensi memperburuk kualitas penyiaran di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari menilai, RUU Cipta Kerja yang memasukkan kandungan revisi terhadap UU 32/2002 tentang Penyiaran berpotensi melemahkan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan menghilangkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

Menurutnya, apabila mekanisme IPP dihapuskan seperti yang tercantum di draf RUU Cipta Kerja, maka dikhawatirkan lembaga penyiaran tidak lagi berupaya untuk meningkatkan kualitas isi siarannya secara konsisten.

“Hal ini perlu dicermati, karena IPP mengharuskan lembaga penyiaran untuk memperbaiki kinerjanya melalui tahapan evaluasi oleh KPI,”  tegas DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V ini kepada wartawan, Minggu (9/8).

Regulasi tentang penyiaran seharusnya memperkuat peran KPI sebagai regulator penyiaran, bukan justru melemahkan. Dia mengingatkan, dalam Pasal 33 UU 32/2002 tentang Penyiaran telah menyebutkan bahwa pemberian dan perpanjangan izin siaran diberikan berdasarkan kepentingan dan kenyamanan publik sebagai konsumen.

“Artinya, penghapusan IPP justru dapat menomorduakan kepentingan masyarakat,” tegas politisi PKS itu.

Pasal 79 draf RUU Cipta Kerja mengubah sejumlah ketentuan dalam UU 32/2002 tentang Penyiaran, antara lain pada Pasal 16, 17, 25, 33, 34, 55, 56, 57, dan 58.

Kharis mengingatkan untuk memasukkan ketentuan mengenai digitalisasi dengan sistem single mux. Ia berpendapat bahwa digitalisasi mempermudah dan mempermurah sistem penyiaran di Indonesia, sehingga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

“Harus ada ketentuan mengenai penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan dengan mengikuti perkembangan teknologi analog ke digital, karena berkaitan dengan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi penyiaran” pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Reshuffle Kabinet

Selasa, 13 April 2021
Video

Jendela Usaha • Laris Manis Saat Ramadhan Dengan Olahan Kolang Kaling

Rabu, 14 April 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Apa Kabar Asia Timur?

Rabu, 14 April 2021

Artikel Lainnya

Dukungan Masyarakat Terhadap PDIP Masih Moncer Di Survei LPPM, Demokrat Beda 0,1 Persen Dari Gerindra
Politik

Dukungan Masyarakat Terhadap..

15 April 2021 00:03
Iriana Jokowi Capres Terkuat Kedua Dari Kalangan Perempuan, Kangkangi Risma Hingga Khofifah
Politik

Iriana Jokowi Capres Terkuat..

14 April 2021 23:31
Zainuddin Maliki: Sudah Tepat Gabungkan Ristek Dengan Dikbud
Politik

Zainuddin Maliki: Sudah Tepa..

14 April 2021 23:16
Laporkan Habib Rizieq Soal Covid, Bima Arya Tepis Karena Politik
Politik

Laporkan Habib Rizieq Soal C..

14 April 2021 23:06
Temuan Survei LPPM: 79,2 Persen Publlik Menilai Arah Negara Sesuai Konstitusi
Politik

Temuan Survei LPPM: 79,2 Per..

14 April 2021 23:00
Dua Menteri Nasdem Dianggap Layak Dicopot, Ahmad Ali Pasrahkan Kepada Jokowi
Politik

Dua Menteri Nasdem Dianggap ..

14 April 2021 22:51
Making Indonesia 4.0 Perlu Disokong SDM Yang Unggul
Politik

Making Indonesia 4.0 Perlu D..

14 April 2021 22:43
Tidak Mau Ada Sistem Ecer Di Pengelolaan APBD, Jokowi Ke Kepala Daerah Yang Baru: Buat Dua Atau Tiga Program Prioritas Saja
Politik

Tidak Mau Ada Sistem Ecer Di..

14 April 2021 22:34