Tjahjo menggunakan data yang dirilis Bank Dunia (World Bank) terkait Indeks Efektifitas Pemerintahan atau Goverment Effectiveness Index yang menggambarkan peringkat kinerja pemerintahan Indonesia dari periode ke periode.
Berdasarkan slide data World Bank yang dipaparkan Tjahjo, pemeringkatan ini diukur melalui sejumlah indikator. Diantaranya kualitas layanan publik, kualitas ASN dan independensi dari tekanan politik, kualitas formulasi dan implementasi kebijakan, serta kredibilitas komitmen pemerintah.
Dari indikator-indikator tersebut, setidaknya World Bank memberikan penilaian yang cukup baik kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode pertamanya.
Di mana mulai tahun 2014 persentase indeks efektifitas pemerintahan sebesar 53,85 persen, namun pada tahun 2015 turun ke angka 45,67 persen. Barulah pada tahun 2016 persentasenya kembali naik menjadi 52,88 persen dengan peringkat ke 53 di dunia.
Kemudian peringkat Indonesia naik kembali pada tahun 2017 ke 55 besar dengan nilai 54,81 persen. Adapun pada tahun 2018 peringkatnya naik menjadi 59 dengan perolehan nilai 59,1 persen.
Angka ini memang meningkat signifikan jika dibanding 10 tahun yang lalu, atau saat pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memerintah untuk periode keduanya mulai tahun 2009 hingga 2013.
Dalam kurun waktu tersebut World Bank mencatatkan, nilai indeks efektifitas pemerintahan SBY tahun 2009 sebesar 46,41 persen. Kemudian naik pada tahun 2010 menjadi 46,89 persen. Namun pada tahun 2011 tercatat turun dengan angka 46,45 persen.
Penurunan nilai indeks efektifitas pemerintahan kembali dialami pemerintahan SBY pada tahun 2012 sebesar 45,5 persen. Barulah pada tahun 2013 angkanya kembali naik signifikan sebesar 47,39 persen.
"Saya kira setidakya kualitas ASN, walupun belum mencapai standar yang kita harapkan, ini jauh lebih baik dibanding 10 tahun yang lalu," ujar Tjahjo dalam Webinar Kemenpan RB bertajuk 'Netralitas dan Kewaspadaan Politisasi ASN Dalam Pilkada Serentak 2020, Senin (10/8).
Karena itu, mantan Menteri Dalam Negeri ini memastikan pihaknya bakal menggenjot nilai indeks kinerja pemerintahan yang lebih baik lagi untuk 5 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.
"Visi misi Bapak Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin untuk 5 tahun ke depan salah satunya adalah keterkaitan antara peningkatan kualitas SDM dan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi tidak hanya semata-mata penyederhanaan eselonisasi, atau mengubah pola pikir stuktural menjadi fungsional," ucapnya.
"Tetapi juga terkait dengan lembaga-lembaga, komisi-komisi maupun badan-badan yang dinilai tidak produktif, tak mandiri malah membangun birokrasi yang sangat panjang sekali," demikiam Tjahjo Kumolo menambahkan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk periode pertama diklaim Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo lebih baik jika dibanding pemerintahan 10 tahun sebelumnya. 
_RMOL.jpg)
