Dia menyatakan, Presiden Joko Widodo telah meminta kepada dirinya untuk tetap menjaga netralitas dan profesionalisme ASN dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang akan berlangsung di 270 daerah pemilihan.
"Yang diinginkan oleh Bapak Presiden, siapapun yang terpilh, siapapun yang bersaing dalam konteks pilpres sampai pilkada sampai ke kabinetnya, tetapi profesionalisme ASN harus dijaga dengan baik," ujarnya dalam Zoominar Kemenpan RB bertajuk “Netralitas dan Kewaspadaan Politisasi ASN dalam Pilkada Serentak 2020â€, Senin (10/8).
Sebagai penekanannya, mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ini memberikan arahan kepada jutaan ASN yang mungkin saja melakukan tindak tanduk politis di perhelatan pilkada tahun ini.
"Kalau misalnya yang jadi kepala daerah dari partai A, atau partai B atau partai C, ya ASN-nya jangan otomatis bikin kartu anggota supaya dapat perhatian, supaya dapat jabatan dari kepala daerah terpilih. Kemudian berbondong-bondong jadi tim sukses, berharap nanti kalau menang bisa mendapat jabatan," tegasnya.
Oleh karena itu, Tjahjo mengimbau kepada seluruh ASN untuk menghindari keterlibatannya di dalam politik praktis. Justru ASN, katanya, harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, membangun birokrasi yang profesional, serta Menggerakan dan mengorganisir masyarakat tanpa melihat latar belakang dari apapun.
"Dan juga jangan sampai ASN ini terlibat dalam timses kepala daerah atau incumbent kepala daerah yang biasanya ini berbondong-bondong teman-teman ASN melibatkana diri," Tjahjo Kumolo menambahkan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Isu netralitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam perhelatan Pilkada Serentak 2020 menjadi satu hal yang terus dipastikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo. 
