Dia mengatakan, sejumkah kepala daerah yang mempersipakan diri ikut kontestasi politik nasional 2024 telah membuat kebijakan, keputusan dan pernyataan yang terstruktur rapi.
"Ada lima gubernur yang sudah membuat kebijakan, keputusan dan statement terukur rapi, untuk investasi capres atau cawapres," ujar Tjahjo dalam Webinar Kemenpan RB bertajuk 'Netralitas dan Kewaspadaan Politisasi ASN Dalam Pilkada Serentak 2020, Senin (10/8).
Menurutnya, apa yang dilakukan oleh lima gubernur yang telah merencanakan hal tersebut bukan suatu masalah jika memang dilakukan. Hanya saja, dia menggarisbawahi agar niatan para gubernur tersebut tidak mengganggu tata kelola pemerintahan yang berjalan.
"Ya itu sah-sah saja. Saya kira tak menjadi masalah. Tapi asal tidak mengganggu pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan," ucap politisi senior PDI Perjuangan ini.
Lebuh lanjut Tjahjo menyatakan, upaya investasi yang dilakukan gubernur-gubernur yang tidak secara rinci dijabarkannya tersebut, sebaiknya tidak menyebabkan netralitas ASN tergadaikan.
Sebab belakangan hari ini marak isu netralitas dan profesionalisme ASN di perhelatan Pilkada 2020. Di mana banyak gubernur, wali kota dan bupati yang diakuinya merupakan kader partai politik akan maju kembali sebagai incumbent.
"Kami harap pada Pilkada 2020 ada komitmen seluruh parpol, komitmen para calon untuk tidak menggerakkan ASN-nya. Netralitas ASN dalam Pilkada ini sudah menjadi kesepakatan antara Komisi II, Kemendagri, DKPP, KPU, Bawaslu," demikian Tjahjo Kumolo menambahkan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Rencana kepala daerah maju pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 telah didengar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo. 
