Zulkifli Ekomei: Amandemen UUD 2002 Disponsori Asing Dari Amerika Serikat

Zulkifli S. Ekomei/Net

Dibalik amandemen UUD 1945 pada tahun 2002 banyak terjadi perubahan mendasar yang mengubah tatanan kehidupan berbangsa.

Zulkifli S. Ekomei mengungkapkan, Tap MPR RI IV/1999 tentang GBHN, yang berlaku untuk periode 1999-2004 mulanya tidak mengisyaratkan amandemen UUD 1945. Sehingga perubahan UUD pada tahun 2002 itu pun mengubah GBHN.

"Ini pelanggaran-pelanggaran yang saya temukan," kata Zulkifli dalam webinar Patriot Pancasila bertajuk "Tanggal 10 Agustus 2002, saat ditetapkannya UUD'45 palsu oleh MPR" pada Senin (10/8).

Zulkifli menambahkan, hampir mayoritas fraksi di MPR RI periode 1999-2004 tidak mewacanakan amandemen UUD 1945.

"Saat itu hanya PAN dan Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI), partai lain seperti PDIP, Golkar, PPP, PKB, PBB, dan lainnya di MPR tidak pernah mewacanakan perubahan UUD, kok tiba-tiba melakukan perubahan?" tuturnya.

"Partai-partai itu (PAN dan PUDI) melakukan perubahan UUD tanpa kongres atau rakernas untuk dapat mandat, begitu juga fraksi ABRI tidak lewat rapim," sambungnya.

Selanjutnya, Zulkifli menyatakan bahwa pihaknya mendapatkan informasi bahwa dibalik perubahan UUD tahun 2020 itu ada yang menunggangi atau sponsor dari pihak asing.

"Nah setelah saya cari informasi kiri-kanan ternyata memang ada sponsor dibalik perubahan UUD ini, namanya Nasional Demokratik Institute (NDI) yang dipimpin oleh Madeleine Albright mantan Menlu AS," tandasnya.

Selain Zulkifli, pembicara lain dalam diskusi daring tersebut antara lain advokat senior MT Budiman, budayawan Betawi Ridwan Saidi, dan pengamat kebijakan publik Amir Hamzah.

Kolom Komentar


Video

DIALOG JALAN SUTERA - Buka Bukaan Hubungan Indonesia China

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

RMOL WORLD VIEW - 40 Tahun Yang Hangat, Bela Sawit Saling Menguat

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

BINCANG SEHAT - Siap Hadapi Musim Hujan Di Tengah Pandemi Covid

Rabu, 14 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Desy Ratnasari: Bukan Hanya Pemerintah, Keterbukaan Informasi Publik Wajib Dilakukan Semua Lembaga
Politik

Desy Ratnasari: Bukan Hanya ..

20 Oktober 2020 03:36
Milad 3 Tahun Bang Japar, Fahira Idris Ajak Masyarakat Giatkan Kolaborasi Hadapi Pandemi
Politik

Milad 3 Tahun Bang Japar, Fa..

20 Oktober 2020 01:46
Jelang HUT Ke-56, Partai Golkar Gelar Renungan Dan Doa Bersama Di TMP Kalibata
Politik

Jelang HUT Ke-56, Partai Gol..

19 Oktober 2020 23:07
DPR Ajak Masyarakat Pandang Covid-19 Sebagai Keprihatinan Bersama
Politik

DPR Ajak Masyarakat Pandang ..

19 Oktober 2020 22:41
Bamsoet: Yang Baik Dari Pemerintahan Jokowi-Maruf Tinggal Disinkronkan
Politik

Bamsoet: Yang Baik Dari Peme..

19 Oktober 2020 22:13
6 Catatan Relawan: Pemerintahan Jokowi Periode Kedua Sangat Buruk
Politik

6 Catatan Relawan: Pemerinta..

19 Oktober 2020 21:30
Dewan Kehormatan PWI: Wartawan Harus Jaga Jarak Saat Kontestasi Pilkada 2020
Politik

Dewan Kehormatan PWI: Wartaw..

19 Oktober 2020 21:24
Pimpinan MPR Siap Fasilitasi Rakyat Papua Bertemu Presiden Jokowi Bahas Otonomi Khusus
Politik

Pimpinan MPR Siap Fasilitasi..

19 Oktober 2020 21:07