Zona Aman, Elektabilitas Petahana Olly Dondokambey Di Atas 60 Persen

Peneliti Indonesiaan Public institute, Karyono Wibowo, mengatakan, kalau posisi petahana seperti ini, sedangkan kompetitor masih di bawah 10 persen, maka bisa disimpulkan Olly berada di zona aman.

"Jadi, petahana bisa disebut masuk zona aman jika elektabilitasnya di atas 60 persen dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja mencapai lebih 80 persen," kata dia kepada wartawan, Selasa (11/8).

Jelas Karyono Wibowo, elektabilitas dan tingkat kepuasan masyarakat itu pasti berbanding lurus. Olly sekarang harus menjaga dua hal tersebut, khususnya tingkat kepercayaan publik. Berusaha meningkatkan lebih tinggi lagi kinerja. Melahirkan kebijakan-kebijakan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Bumi Nyiur Melambai.

Salah satu yang harus dilakukan yaitu mengoptimalkan penanganan Covid-19. Kenapa? Karena masyarakat tengah mengalami kesulitan sosial, dan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.

Kinerja positif penanganan Covid-19 akan berpengaruh, tetapi bukan satu-satunya. Keliru juga kalau kita katakan penanganan Covid-19 jadi sorotan utama," terang Karyono Wibowo.

Temuan survei LSI Denny JA, tingkat kepuasan kinerja Olly sebagai gubernur Sulut, mencapai 84,7 persen. Responden yang menyatakan petahana sangat berhasil menjalankan tugas sebesar 85,5 persen.

Olly juga menjadi figur paling populer dan disukai. Sebanyak 90,5 persen pemilih mengenal dan 91,4 persen menyukai Olly. Masyarakat Sulut yang menginginkan Olly tetap menjabat gubernur berada pada angka 69 persen.

Elektabilitas Olly jauh melampaui sejumlah bakal kandidat. Olly mendapatkan 62 persen, sedangkan para penantang hanya dipilih 10 persen ke bawah. Hasilnya, Christiany Eugenia Paruntu (9,3 persen), Elly E Lasut (6,7 persen), GSV Lumentut (4,5 persen), Vonny A Panambunan (3,3 persen), dan Stevanus Vreeke Runtu (0,3 persen). Pemilih yang belum menentukan pilihan sebesar 13,9 persen.

Survei LSI Denny JA dilakukan pada April 2020 dengan 800 responden. Survei menggunakan metode random sampling di seluruh kabupaten/kota se-Sulut. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Adapun margin of error survei ini +/- 3,5 persen.

Karyono Wibowo menambahkan, koalisi partai politik di tingkat pusat idealnya linear hingga daerah. Namun, untuk saat ini tidak ada ketentuan yang mengatur hal itu, sehingga terjadi pasar bebas dalam penentuan koalisi pada pilkada. Meski di tingkat nasional sejumlah partai berkoalisi, tetapi dalam kontestasi pilkada, mereka bisa berkoalisi dan tidak.

Ke depan perlu dilakukan eksperimen politik sebelum koalisi linear dituangkan dalam regulasi. Misalnya di daerah tertentu, parpol yang komitmen koalisi di pusat juga membangun koalisi sampai daerah. Lalu dilihat dampaknya. Kalau lebih bagus, stabil, dan pemerintahannya efektif memajukan daerah, berarti bisa jadi pilot project.