Anggota Komisi VI DPR RI, Ahmad Baidhowi menyebutkan, salah satu yang perlu dipikirkan adalah bagaimana pemerintah perlu terlebih dahulu meninta pertimbangan dari DPR RI.
Awiek, Sapaan karib politisi PPP itu, mengingatkan bahwa rencana itu terlalu cepat. Pasalnya, DPR RI baru menyetujui anggaran Rp 23 triliun pada Juli lalu untuk hal yang sama.
"Rencana pemberian pinjaman dan PMN yang dilakukan pemerintah saat ini terlalu cepat, karena PMN dan pinjaman sebelumnya baru disetujui DPR pada bulan lalu, di mana progres dan perkembangannya belum diketahui hingga saat ini," ujar Awiek kepada wartawan, Selasa (11/8).
Legislator Madura ini menegaskan, meminta pertimbangan itu bukan berarti rencana bakal ditolak. Tetapi, pemerintah dipandang perlu menjelaskan progres penggunaan dana pinjaman sebelumnya.
"Sebelum melakukan kebijakan tersebut, pemerintah harus menjelaskan kepada DPR tentang progres dari pinjaman dan PMN yang sebelumnya disetujui DPR. DPR pada Juli lalu baru merestui pemerintah untuk memberikan pinjaman berupa mandatory convertible bond (MCB) sebesar Rp 11,5 triliun untuk PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk," jelasnya.
"Sejauh mana dana pinjaman dan PMN yang sudah diberikan itu mampu meningkatkan kinerja BUMN, khususnya dalam merespon penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi akibat pademi Covid-19 ini," dia menambahkan.
Lebih utama lagi, sambung Awiek, pemerintah harus mempunyai target yang jelas dan terukur yang bisa dipertanggungjawabkan sebelum memutuskan dan melaksanakan kebijakan pemberian pinjaman dan PMN BUMN.
"Jangan sampai suntukan dana pemerintah ini hanya untuk memanjakan BUMN tanpa ada target jelas yang harus dicapai BUMN," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Rencana pemerintah yang kembali ingin menyuntik dana kepada BUMN berupa investasi atau penanaman modal negara (PMN) dan pinjaman ke BUMN harus dikaji dengan cermat. 
