Aktivis Ungkap Dana Desa 97 Kampung Di Intan Jaya Disunat Hingga Rp 5 Miliar

Aktivis yang juga menjabat sebagai Bendahara Kampung Ngaggemba, Distrik Homeyo, Septinus Tipagau/Net

Pencairan dana desa untuk penanganan pandemik virus corona baru (Covid-19) yang ada di Kabupaten Intan Jaya, Papua diduga disunat oleh aparatur sipil negara yang tidak bertanggung jawab.

Informasi ini disampaikan oleh aktivis yang juga menjabat sebagai Bendahara Kampung Ngaggemba, Distrik Homeyo, Septinus Tipagau yang menemukan fakta pemotongan anggaran sebesar 17,5 persen atau sekitar Rp 55 juta perkampung.

Dia menjelaskan, dugaan tersebut terjadi pada saat pencairan tahap I tahun 2020 ini. Di mana dalam pelaksanaannya dibagi menjadi tiga tahap peruntukan, yakni untuk bantuan Covid-19, kegiatan pembangunan kampung dan belanja ATK, serta belanja tunjangan aparat kampung.

"Jadi bisa dibayangkan besaran pemotongan dengan jumlah 97 kampung di seluruh Intan Jaya, maka pemotongan mencapai Rp 5 miliar," ungkap Septinus Tipagau dalam keterangan pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (12/8).

Fakta lain yang ditemukan alumnus Universitas Gadjah Madah ini adalah pihak-pihak yang memotong dana desa ini adalah tenaga ahli dan pendamping pemerintah kabupaten serta pendamping distrik.

Septinus Tipagau mengklaim, pemotongan dana desa ini sudah terjadi sejak tahun anggaran 2018 dengan dalih keperluan administratif. Padahal hal itu tidak masuk akal mengingat tenaga ahli pendamping adalah fasititator juga mendapat gaji.

"Kalau memang ada pemotongan administrasi, berarti pemotongan yang wajarlah, tidak boleh pemotongan yang lebih besar dengan tujuan yang tidak jelas," kritik Septinus yang juga mantan Ketua KPUD Intan Jaya ini.

"Kami sampaikan bahwa pemotongan dana ini membuat seluruh kepala kampung dan parat kampung benar-benar kecewa dan menyesal, karena tiap kali pencairan selalu ada pemotongan yang besar," sambungnya.

Oleh karena itu, ia berharap Kabupaten Intan Jaya bisa mengevaluasi penyaluran dana desa tahap selanjutnya, sehingga bisa berlangsung transparan dan tepat sasaran.

"Saya harap pada pencairan tahap II dan tahap III tidak boleh terjadi pemotongan seperti yang telah dilakukan pada tahap-tahap awal," harapnya.

"Saya juga minta Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dalam hal ini DPMK dengan TAPM, PD, dan PLD segera mengevaluasi tupoksi dan mekanisme pencairannya, sehingga ke depan tidak boleh terjadi pemotongan yang tidak berdasarkan tujuan," demikian Septinus Tipagau menutup.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Pemuda Muhammadiyah: Vaksinasi Harus Direalisasikan Kalau Pemerintah Tak Ingin Kehilangan Kepercayaan Publik
Politik

Pemuda Muhammadiyah: Vaksina..

25 November 2020 05:59
Penghapusan Pajak Hingga Kemudahan Investasi Jadi Senjata Appi-Rahman Di Debat Kedua Pilkada Makassar
Politik

Penghapusan Pajak Hingga Kem..

25 November 2020 05:34
Irmanputra Sidin: Instruksi Mendagri Seperti Curahan Hati Jokowi
Politik

Irmanputra Sidin: Instruksi ..

25 November 2020 04:40
Senator Jakarta: Sekolah Tatap Muka Januari 2021 Tidak Tepat Dan Terlalu Berisiko
Politik

Senator Jakarta: Sekolah Tat..

25 November 2020 02:44
Yusril Ihza Mahendra: Instruksi Mendagri Tak Akan Berpolemik Kalau Mendagri Gunakan Diksi Pemakzulan
Politik

Yusril Ihza Mahendra: Instru..

25 November 2020 02:23
Fadli Zon: Instruksi Mendagri Upaya Resentralisasi Kekuasaan Untuk Hentikan Oposisi
Politik

Fadli Zon: Instruksi Mendagr..

25 November 2020 01:58
Kemenag Susun Naskah Khutbah Jumat Untuk Masjid-masjid, Jaminan Berkualitas Dan Bermutu
Politik

Kemenag Susun Naskah Khutbah..

25 November 2020 00:44
Heran Asing Berperan Lebih Di Indonesia, Megawati: Pak Nadiem Please, Kasih Kesempatan Anak-anak Kita
Politik

Heran Asing Berperan Lebih D..

25 November 2020 00:11