Aktivis Ungkap Dana Desa 97 Kampung Di Intan Jaya Disunat Hingga Rp 5 Miliar

Aktivis yang juga menjabat sebagai Bendahara Kampung Ngaggemba, Distrik Homeyo, Septinus Tipagau/Net

Pencairan dana desa untuk penanganan pandemik virus corona baru (Covid-19) yang ada di Kabupaten Intan Jaya, Papua diduga disunat oleh aparatur sipil negara yang tidak bertanggung jawab.

Informasi ini disampaikan oleh aktivis yang juga menjabat sebagai Bendahara Kampung Ngaggemba, Distrik Homeyo, Septinus Tipagau yang menemukan fakta pemotongan anggaran sebesar 17,5 persen atau sekitar Rp 55 juta perkampung.

Dia menjelaskan, dugaan tersebut terjadi pada saat pencairan tahap I tahun 2020 ini. Di mana dalam pelaksanaannya dibagi menjadi tiga tahap peruntukan, yakni untuk bantuan Covid-19, kegiatan pembangunan kampung dan belanja ATK, serta belanja tunjangan aparat kampung.

"Jadi bisa dibayangkan besaran pemotongan dengan jumlah 97 kampung di seluruh Intan Jaya, maka pemotongan mencapai Rp 5 miliar," ungkap Septinus Tipagau dalam keterangan pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (12/8).

Fakta lain yang ditemukan alumnus Universitas Gadjah Madah ini adalah pihak-pihak yang memotong dana desa ini adalah tenaga ahli dan pendamping pemerintah kabupaten serta pendamping distrik.

Septinus Tipagau mengklaim, pemotongan dana desa ini sudah terjadi sejak tahun anggaran 2018 dengan dalih keperluan administratif. Padahal hal itu tidak masuk akal mengingat tenaga ahli pendamping adalah fasititator juga mendapat gaji.

"Kalau memang ada pemotongan administrasi, berarti pemotongan yang wajarlah, tidak boleh pemotongan yang lebih besar dengan tujuan yang tidak jelas," kritik Septinus yang juga mantan Ketua KPUD Intan Jaya ini.

"Kami sampaikan bahwa pemotongan dana ini membuat seluruh kepala kampung dan parat kampung benar-benar kecewa dan menyesal, karena tiap kali pencairan selalu ada pemotongan yang besar," sambungnya.

Oleh karena itu, ia berharap Kabupaten Intan Jaya bisa mengevaluasi penyaluran dana desa tahap selanjutnya, sehingga bisa berlangsung transparan dan tepat sasaran.

"Saya harap pada pencairan tahap II dan tahap III tidak boleh terjadi pemotongan seperti yang telah dilakukan pada tahap-tahap awal," harapnya.

"Saya juga minta Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dalam hal ini DPMK dengan TAPM, PD, dan PLD segera mengevaluasi tupoksi dan mekanisme pencairannya, sehingga ke depan tidak boleh terjadi pemotongan yang tidak berdasarkan tujuan," demikian Septinus Tipagau menutup.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Pengamat: Pilkada Sebaiknya Dilanjutkan, Karena Bisa Jadi Instrumen Ngerem Resesi
Politik

Pengamat: Pilkada Sebaiknya ..

23 September 2020 18:50
Lanjutkan Kepemimpinan Risma, Eri Cahyadi Fokus Tuntaskan Kemiskinan Berbasis Data
Politik

Lanjutkan Kepemimpinan Risma..

23 September 2020 18:29
Fraksi PAN Sepakat Pilkada Dilanjutkan, Tapi Dengan Empat Syarat
Politik

Fraksi PAN Sepakat Pilkada D..

23 September 2020 18:24
KAMI Serukan Masyarakat Indonesia Turunkan Bendera Setengah Tiang Pada 30 September
Politik

KAMI Serukan Masyarakat Indo..

23 September 2020 18:06
Terganjal Keabsahan Ijazah, 1 Bapaslon Gagal Jadi Peserta Pilkada Merauke 2020
Politik

Terganjal Keabsahan Ijazah, ..

23 September 2020 17:53
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, PAN Minta Jokowi Buka Opsi Tunda Pilkada
Politik

Kasus Covid-19 Terus Meningk..

23 September 2020 17:40
Sudirman Said: Kita Gak Punya Ruang Untuk Bicara Hal Lain, Karena Jargon Politik Mewarnai Seluruh Diskursus
Politik

Sudirman Said: Kita Gak Puny..

23 September 2020 17:40
Prihatin Kebangkitan Komunis, Presidium KAMI Surati Presiden Jokowi, Layangkan Tiga Tuntutan
Politik

Prihatin Kebangkitan Komunis..

23 September 2020 17:39