KPK Didesak Selidiki Alokasi Anggaran Rp 2,7 T Untuk 21 Ribu Pondok Pesantren

Lambang KPK/RMOL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengawasi dan menyelidiki kebenaran alokasi dana sebesar Rp 2,7 triliun untuk 21 ribu Pondok Pesantren.

Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska), Adri Zulpianto menjelaskan bahwa Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin selalu membanggakan alokasi dana sebesar Rp 2,7 triliun untuk 21 ribu pesantren dalam rangka menghadapi Covid-19 di lingkungan pondok pesantren.

Hanya saja, Wakil Presiden Maruf Amin tidak pernah menjelaskan setiap pondok pesantren mendapat alokasi berapa rupiah dari dana tersebut.

“Semua seperti gelap kalau sudah bagi-bagi alokasi anggaran," ujar Adri Zulpianto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (14/8).

Alaska, kata Adri, mencoba menghitung anggaran yang diterima oleh setiap pondok pesantren. Jika alokasi sebesar Rp 2,7 triliun dibagi untuk 21 ribu pondok pesantren, maka setiap pondok pesantren diperkirakan akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 128.571.429.

"Alokasi anggaran sebesar Rp 128,5 juta hanya hitung hitungan kasar. Dan tidak mungkin juga, pemerintah secara ikhlas langsung memberikan anggaran sebesar Rp 128,5 juta ke pondok pesantren. Artinya, tidak mungkin setiap pondok pesantren mendapat sebesar Rp 128,5 juta," jelas Adri.

Anggaran sebesar Rp 128,5 juta untuk setiap pondok pesantren dianggap terlalu kecil dan minim. Hal tersebut pun memperlihatkan bahwa pemerintah atau Wapres Maruf Amin terlalu pelit hanya memberikan bantuan ratusan juta.

"Betul betul pemerintah tidak peduli kepada kaum santri. Padahal bantuan pemerintah buat BUMN sangat bermurah hati. Puluhan sampai ratusan triliunan diberikan cuma-cuma buat BUMN. Bantuan dalam bentuk Dana talangan yang tidak jelas payung hukumnya, pemerintah berani menyuntikan dana sebesar Rp 19,65 triliun bagi lima BUMN," kata Adri.

"Pemerintah lebih mengutamakan BUMN daripada pondok pesantren dan santri. Padahal yang namanya santri itu, jumlah sekitar 18 santri yang hanya dapat sebesar Rp 2,7 Triliun. Sedangkan PT Garuda Indonesia  mendapat dana talangan sampai Rp 8,5 triliun," sambung Adri.

Dengan demikian, Alaska mendesak KPK untuk segera melakukan penyelidikan atas alokasi anggaran tersebut apakah benar setiap pondok pesantren menerima alokasi anggaran tersebut atau tidak.

"Tapi yang penting, kami dari Alaska, tidak percaya setiap pondok pesantren mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 128,5 juta. Kalau pondok pesantren tidak mendapat alokasi sebesar Rp 128,5 juta, maka aparat hukum seperti KPK harus melakukan penyelidikan atas alokasi anggaran tersebut," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Pengamat: Pilkada Sebaiknya Dilanjutkan, Karena Bisa Jadi Instrumen Ngerem Resesi
Politik

Pengamat: Pilkada Sebaiknya ..

23 September 2020 18:50
Lanjutkan Kepemimpinan Risma, Eri Cahyadi Fokus Tuntaskan Kemiskinan Berbasis Data
Politik

Lanjutkan Kepemimpinan Risma..

23 September 2020 18:29
Fraksi PAN Sepakat Pilkada Dilanjutkan, Tapi Dengan Empat Syarat
Politik

Fraksi PAN Sepakat Pilkada D..

23 September 2020 18:24
KAMI Serukan Masyarakat Indonesia Turunkan Bendera Setengah Tiang Pada 30 September
Politik

KAMI Serukan Masyarakat Indo..

23 September 2020 18:06
Terganjal Keabsahan Ijazah, 1 Bapaslon Gagal Jadi Peserta Pilkada Merauke 2020
Politik

Terganjal Keabsahan Ijazah, ..

23 September 2020 17:53
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, PAN Minta Jokowi Buka Opsi Tunda Pilkada
Politik

Kasus Covid-19 Terus Meningk..

23 September 2020 17:40
Sudirman Said: Kita Gak Punya Ruang Untuk Bicara Hal Lain, Karena Jargon Politik Mewarnai Seluruh Diskursus
Politik

Sudirman Said: Kita Gak Puny..

23 September 2020 17:40
Prihatin Kebangkitan Komunis, Presidium KAMI Surati Presiden Jokowi, Layangkan Tiga Tuntutan
Politik

Prihatin Kebangkitan Komunis..

23 September 2020 17:39