Ketua DPR: Keselamatan Rakyat Asas Tertinggi Dalam Penyelenggaraan Negara

Pemerintah diharapkan dapat bekerja optimal dan bertindak sigap, cepat, serta terpadu dalam rangka memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat akibat terdampak pandemik Covid-19.

Pasalnya, melalui UU 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, pemerintah telah diberikan ruang kewenangan yang memadai.

Demikian disampaikan Ketua DPR RI, Puan Maharani saat memberikan pidato Sidang Tahunan MPR, bersama DPR dan DPD, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

"Melalui UU 2/2020, pemerintah telah diberikan ruang kewenangan yang memadai dalam menjalankan kebijakan fiskal, kebijakan keuangan negara, dan kebijakan stabilitas sistem keuangan, untuk mengatasi pandemik Covid-19 dan dampaknya," ujar Puan Maharani.

"Asas keselamatan rakyat merupakan asas tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal ini semakin penting ketika kita dihadapkan dengan pandemik Covid-19," sambung politisi utama PDIP itu.

Meski demikian, Puan Maharani menyatakan bahwa upaya penanganan dampak pandemik Covid-19 yang dilakukan pemerintah seharusnya mendapatkan dukungan dari semua pihak.

"Di sisi lain, rakyat juga menuntut kinerja pemerintah yang optimal dalam bertindak sigap, cepat, dan terpadu dalam menjalankan berbagai program untuk melindungi rakyat, membantu rakyat, dan memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi rakyat Indonesia," tegasnya.

"Tatanan, kebiasaan, dan perilaku baru untuk beradaptasi dengan Covid-19 serta pulihnya perekonomian nasional menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia," imbuh dia.

Lebih lanjut, Puan Maharani berharap pemerintah dapat melaksanakan langkah dan kebijakan yang efektif untuk menghadapi pandemik Covid-19 agar kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia kembali pulih seperti sediakala.

"Pemerintah diharapkan dapat melaksanakan berbagai langkah yang efektif, baik melalui kebijakan, koordinasi lintas sektor, melalui instrumen fiskal maupun moneter, serta mengkonsolidasikan seluruh potensi dan sumberdaya yang ada, untuk dapat segera memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia," tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020
Video

Tamu Al Fateh | Teguh Timur | CEO RMOL | Owner Malik Arslan | Jakarta | Indonesia | Al fateh carpets

Rabu, 23 September 2020

Artikel Lainnya

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut Izin Eksportir Benih Lobster Pelanggar Hukum
Politik

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut..

24 September 2020 06:37
Istana Merespons Gatot, Sebut Isu PKI Sengaja Didengungkan Jelang 30 September
Politik

Istana Merespons Gatot, Sebu..

24 September 2020 05:51
Pilkada 2020 Tidak Sensitif, Netfid: Nyawa Manusia Tidak Bisa Diganti!
Politik

Pilkada 2020 Tidak Sensitif,..

24 September 2020 05:32
Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang Tak Mau Menunda Pilkada Tidak Yakin Kemampuan Pak Luhut?
Politik

Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang T..

24 September 2020 04:41
Deklarasi KAMI Karawang Terganjal Izin, Syahganda: Pidato Gatot Sudah Dinanti Di Rengasdengklok
Politik

Deklarasi KAMI Karawang Terg..

24 September 2020 03:57
Fahira Idris: PR Nadiem Adalah Jadikan Mapel Sejarah Sebagai Penguat Pendidikan Karakter
Politik

Fahira Idris: PR Nadiem Adal..

24 September 2020 03:29
Jokowi Perlu Undang NU, Muhammadiyah Hingga Komnas HAM Untuk Bahas Pilkada 2020
Politik

Jokowi Perlu Undang NU, Muha..

24 September 2020 03:01
Di Tengah Pandemi, Khofifah Salurkan Beasiswa Rp 11,3 M Untuk 850 Guru Madrasah Diniyah
Politik

Di Tengah Pandemi, Khofifah ..

24 September 2020 02:13