Ketum KNPI Ingin Pungutan Sertifikasi Halal MUI Dipertanggungjawabkan Ke Publik

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Haris Pertama/Net

Dia ingin memastikan agar penggunaan keuangan yang dipungut dari proses sertifikasi halal MUI berjalan transparan dan memiliki pertanggungjawaban kepada publik.
Salah satunya mendesak penegak hukum baik kejaksaan maupun Polri untuk memeriksa penggunaan keuangan sertifikasi halal MUI.
“Kami juga mendesak adanya auditor independen yang memerika laporan keuangan MUI dari sertifikasi halal, untuk mencegah terjadinya penyelewengan anggaran,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (14/8).
Haris mencatat, selama ini tidak ada laporan keuangan tentang biaya, proses, serta hasil yang sudah disertifikasi dari MUI ke publik. Sementara Kementerian Agama terus memberikan anggaran untuk biaya operasional MUI.
“Monopoli MUI tentang sertifikasi halal berdasarkan UU 33/2014 seharusnya berakhir karena proses sertifikasi halal dialihkan atau diambil alih negara karena sifatnya yang mandatory (wajib), sedangkan dulu sifatnya volunteer (sukarela),” tegasnya.
Kini, sambung Haris, UU tersebut sedang diproses dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Dia berharap Omnibus Law RUU Cipta Kerja bisa memperbaiki masalah ini, sehingga proses pelayanan produk halal menjadi lebih mudah, sederhana, dan murah.
“Termasuk bisa melibatkan semua ormas Islam dan perguruan tinggi di Indonesia,” urainya.

EDITOR: WIDIAN VEBRIYANTO
Tag:
Kolom Komentar
Video
Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu
Kenapa tahun ini disebut zaman kalabendu? Banyak pejabat dipenjara, banyak orang jujur disingkirkan, banyak orang lurus ..
Video
BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan
Hampir satu tahun Indonesia bergulat dengan pandemi Covid-19. Selain tenaga medis, mereka yang mengambil peranan penting..
Video
RMOL World View • Menjaga Gawang Pertahanan Indonesia
Penemuan UVV (unmanned underwater vehicle) atau seaglider di perairan Kepulauan Selayar serta masuknya kapal China ke Se..