Ketum KNPI Ingin Pungutan Sertifikasi Halal MUI Dipertanggungjawabkan Ke Publik

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Haris Pertama/Net

Sertifikasi halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menjadi sorotan dari Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Haris Pertama.

Dia ingin memastikan agar penggunaan keuangan yang dipungut dari proses sertifikasi halal MUI berjalan transparan dan memiliki pertanggungjawaban kepada publik.

Salah satunya mendesak penegak hukum baik kejaksaan maupun Polri untuk memeriksa penggunaan keuangan sertifikasi halal MUI.

“Kami juga mendesak adanya auditor independen yang memerika laporan keuangan MUI dari sertifikasi halal, untuk mencegah terjadinya penyelewengan anggaran,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (14/8).

Haris mencatat, selama ini tidak ada laporan keuangan tentang biaya, proses, serta hasil yang sudah disertifikasi dari MUI ke publik. Sementara Kementerian Agama terus memberikan anggaran untuk biaya operasional MUI.

“Monopoli MUI tentang sertifikasi halal berdasarkan UU 33/2014 seharusnya berakhir karena proses sertifikasi halal dialihkan atau diambil alih negara karena sifatnya yang mandatory (wajib), sedangkan dulu sifatnya volunteer (sukarela),” tegasnya.

Kini, sambung Haris, UU tersebut sedang diproses dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Dia berharap Omnibus Law RUU Cipta Kerja  bisa memperbaiki masalah ini, sehingga proses pelayanan produk halal menjadi lebih mudah, sederhana, dan murah.

“Termasuk bisa  melibatkan semua ormas Islam dan perguruan tinggi di Indonesia,” urainya.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Wiku Adisasmito: Sumpah Pemuda Harus Jadi Momen Persatuan Lawan Covid-19
Politik

Wiku Adisasmito: Sumpah Pemu..

29 Oktober 2020 23:37
Di Hadapan Pompeo, GP Ansor Bicara Islam Kasih Sayang
Politik

Di Hadapan Pompeo, GP Ansor ..

29 Oktober 2020 22:38
Cakada Mura Diduga Positif Covid-19, MAKI: Tanda Tanya Besar, Kenapa Ditutupi?
Politik

Cakada Mura Diduga Positif C..

29 Oktober 2020 22:25
Milenial Dikritik Mega, FAM-I: Jangan Ciut, Mereka Tak Siap Dengan Perubahan
Politik

Milenial Dikritik Mega, FAM-..

29 Oktober 2020 21:59
Soroti Surat Utang, RR: Prestasi Menkeu
Politik

Soroti Surat Utang, RR: Pres..

29 Oktober 2020 21:33
Ramai Seruan Boikot Produk Prancis, JMI: Umat Jangan Mudah Jadi Alat Bentur
Politik

Ramai Seruan Boikot Produk P..

29 Oktober 2020 20:43
BEM SI: Kontribusi Milenial Banyak, Belum Terlihat Apa Sengaja Tidak Dilihat?
Politik

BEM SI: Kontribusi Milenial ..

29 Oktober 2020 20:22
DPR RI: Duta Besar Prancis Harus Minta Maaf Pada Muslim Indonesia Atas Nama Presiden Macron
Politik

DPR RI: Duta Besar Prancis H..

29 Oktober 2020 20:16