Defisit APBN 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun, Ini Yang Akan Dilakukan Presiden Jokowi

Presiden RI Joko Widodo/Rep

Presiden Joko Widodo menyampaikan defisit APBN tahun 2021 berada di kisaran Rp. 971,2 triliun, atau setara 5,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Pada masa transisi R-APBN tahun 2021 dengan rencana pendapatan negara Rp 1.776,4 triliun dan belanja negara Rp 2.747,5 triliun, maka defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp 971,2 triliun atau setara 5,5 persen dari PDB," ujar kepala negara dalam memberikan pidato kenegaraan nota keuangan pemerintah, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Presiden Jokowi berjanji defisit anggaran tahun 2021 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.

Adapun untuk pembiayaan utang, akan dilaksanakan secara responsif mendukung kebijakan countercyclical dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi.

"Pengelolaan utang yang hati-hati selalu dijaga pemerintah secara konsisten. Pembiayaan defisit R-APBN tahun 2021 akan dilakukan melalui kerja sama dengan otoritas moneter, dengan tetap menjaga prinsip disiplin fiskal dan disiplin kebijakan moneter, serta menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan pasar surat berharga pemerintah," katanya.

Pemerintah, lanjut Presiden Jokowi, akan berkomitmen dalam menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang tetap dalam batas yang terkendali.

"Pemerintah terus meningkatkan efisiensi biaya utang melalui pendalaman pasar, perluasan basis investor, penyempurnaan infrastruktur pasar surat berharga negara (SBN), diversifikasi, dan mendorong penerbitan obligasi/sukuk daerah," ujarnya.

Dari segi pembiayaan investasi juga akan dilakukan pemerintah di tahun 2021 dengan anggaran sekitar Rp 169,1 triliun. Pendanaan tersebut direncanakan akan digunakan untuk empat sektor.

"Pertama, pembiayaan pendidikan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar-generasi; Kedua, pemberdayaan UMKM dan usaha mikro guna mengakselerasi pengentasan kemiskinan; Ketiga, mengakselerasi pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi, permukiman, serta ketahanan energi," ucapnya.

"Keempat, mendorong program ekspor nasional melalui penguatan daya saing barang dan jasa dalam negeri di pasar internasional," tandas Presiden Joko Widodo menambahkan.

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Peringatan Muhammadiyah: Elite Jangan Manfaatkan Pandemi Covid-19 Sebagai Komoditas Politik
Politik

Peringatan Muhammadiyah: Eli..

21 September 2020 12:55
Terjangkit Covid-19, Menag Fachrul Razi Jalani Karantina Di Rumah Sakit
Politik

Terjangkit Covid-19, Menag F..

21 September 2020 12:47
Pilkada Bisa Jadi Awal Keretakan Jokowi Dengan NU Dan Muhammadiyah
Politik

Pilkada Bisa Jadi Awal Keret..

21 September 2020 12:45
Ben Bland: Kontradiksi Jokowi Bikin Investor Hingga Kelompok Akademisi Bingung
Politik

Ben Bland: Kontradiksi Jokow..

21 September 2020 12:39
Andi Arief: Ada Sinyal Hanya 31 Persen Partisipasi Pemilih, So?
Politik

Andi Arief: Ada Sinyal Hanya..

21 September 2020 12:29
Keadaan Mendesak, Muhammadiyah Desak Jokowi Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada
Politik

Keadaan Mendesak, Muhammadiy..

21 September 2020 12:26
Muhammadiyah Minta Presiden Evaluasi Penanganan Covid-19, Bila Diperlukan Ambil Alih Dan Pimpin Langsung
Politik

Muhammadiyah Minta Presiden ..

21 September 2020 12:13
Dukung Keluarga Jokowi, Saiful Anam: Kemungkinan Untuk Mengamankan Gerindra Dan Bisnis Sandiaga
Politik

Dukung Keluarga Jokowi, Saif..

21 September 2020 12:05