Selain Deklarasi, GMNI Ingin KAMI Beri Solusi Agar Indonesia Lepas Dari Krisis Corona

Ketua Umum DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino mengatakan saat ini semua pihak sedang berupaya agar Indonesia dapat keluar dari kriis yang akibatkan pandemik virus corona baru (Covid-19).  Apalagi, kondisi krisis seperti saat ini tidak diinginkan semua orang.

"Saya kira itu penilaian yang terburu-buru. Saat ini semua pihak sedang berupaya agar Indonesia bisa keluar dari pandemik Covid-19 ini. Tidak ada orang yang ingin pandemi Covid-19 yang menyusahkan semua orang ini terus melanda Indonesia," demikian kata Arjuna, Sabtu (15/8).

Terkait dengan motof gerakan politik KAMI, Arjuna berharap dengan berkumpulnya mantan pejabat dan elite politik itu tidak hanya sekadar melakukan deklarasi.

Arjuna menginginkan sejumlah tokoh bangsa yang bersatu dalam gerakan KAMI dapat menghasilkan ide-ide yang komprehensif agar Indonesia bisa keluar dari pendemi Covid-19. Sebabnya, Covid-19 adalah masalah kita bersama.

"Beliau-beliau ini adalah mantan pejabat dan elit politik di negeri ini. Tentu kita berharap gerakan tersebut tidak sekadar deklarasi. Namun juga menghasilkan ide-ide yang komprehensif agar Indonesia bisa keluar dari masalah yang ada", tutur Arjuna

Arjuna juga berharap bahwa gerakan ini bisa benar-benar menyelamatkan Indonesia. Bukan sekadar gerakan politik kekuasaan. Yang hanya memanfaatkan situasi untuk merebut kekuasaan.

"Sebagai bentuk oposisi partikelir, tentu kita berharap itu gerakan menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan rakyat. Bukan gerakan politik kekuasaan. Jika hanya sekedar merebut kekuasaan, lebih baik bersabar menunggu jadwal Pilpres 2024," tutup Arjuna.

Sebelumnya, inisiator KAMI. Adhie Massardie saat menjadi narasumber di acara Tanya Jawab Cak Ulung mengulas bahwa gerakan KAMI bukanlah gerakan politik. KAMI seperti dijelaskan oelh Adhie, merupakan panggilan anak bangsa yang terpanggil karena melihat Indonesia semakin terjerembab pada kondisi yang memprihatinkan.

Beberapa hal yang memprihatinkan itu diantaranya, praktik korupsi yang merajalela, politik dinasti, carur marutnya pendidikan dan juga pengelolaan ekonomi yang semakin bergantung pada kekuatan modal asing.