Bulan Bintang Sempat Berkibar Selama 2 Jam, Jubir Partai Aceh: Tidak Ada Aturan Yang Dilanggar

Aparat kepolisian menurunkan bendera Bulan Bintang yang sempat dikibarkan di depan kantor DPA Partai Aceh di Banda Aceh/Istimewa

Jurubicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Aceh (PA), Muhammad Saleh, membuktikan ucapannya soal pengibaran bendera Bulan Bintang.

Sabtu siang (15/8), di depan kantor DPA PA, di Banda Aceh, bertepatan dengan peringatan 15 tahun perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia, dia dan sejumlah pengurus partai mengibarkan Bulan Bintang.

“Tidak ada aturan hukum yang dilanggar (saat) menaikkan bendera Bulan Bintang. Sampai saat ini tidak ada keputusan dari pemerintah pusat bahwa bendera ini dilarang,” kata M Saleh, Sabtu (15/8), dilansir Kantor Berita RMOLAceh.

Menurut Saleh, jika bendera ini tidak boleh dikibarkan, Pemerintah Indonesia diminta mengeluarkan aturan yang menegaskan larangan itu. Saleh menyebutkan bendera Bulan Bintang baru pertama kali dikibarkan di kantor Partai Aceh setelah 15 tahun pascaperjanjian perdamaian.

Saleh menambahkan, produk regulasi Bendera Aceh telah diputuskan secara legal oleh DPR Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Pemerintah Aceh, juga melembardaerahkan aturan ini saat dipimpin oleh Gubernur Zaini Abdullah.

“Status dan kedudukan Bendera Aceh sudah menjadi milik lima juta lebih rakyat Aceh,” tegas Saleh.

Dijelaskan Saleh, aparat keamanan tidak perlu ketakutan secara berlebihan. Karena, tidak ada jaminan jika 15 Agustus 2020 dan seterusnya bendera Bulan Bintang tidak berkibar di Aceh.

Selain itu, pengibaran ini bukan berarti Aceh tidak berada dalam wilayah Indonesia. Dia juga meminta seluruh pihak untuk menghapus pemikiran bahwa pengibaran Bendera Aceh usai perjanjian damai menunjukkan keinginan merdeka.

Karena itu, ucap Saleh, Partai Aceh menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat Aceh untuk memilih mengibarkan Bendera Aceh pada 15 Agustus 2020 atau tidak.

Tak hanya itu, Saleh juga meminta Pemerintah Aceh bertanggung jawab penuh untuk mengibarkan bendera Bulan Bintang pada peringatan 15 tahun perdamaian antara GAM dengan Pemerintah Indonesia.

Saleh mengatakan, bendera Bulan Bintang adalah identitas daerah. Keputusan ini sesuai dengan kultur dan syariat Islam yang dijalankan di Aceh selama ini.

Bendera itu juga sejalan dengan item dalam perjanjian damai yang mempersilakan Aceh menggunakan simbol-simbol wilayah. Termasuk bendera, lambang, dan himne.

Karena itu, lanjut Saleh, menjalankan Qanun Bendera dan Lambang Aceh adalah tanggung jawab Pemerintah Aceh. Termasuk meyakinkan Pemerintah Indonesia untuk tidak terlalu mendramatisasi keadaan, khususnya menjelang perayaan perjanjian damai dan peringatan Milad GAM.

Sebelumnya, petugas kepolisian meminta pengurus Partai Aceh tidak mengibarkan bendera itu. Akhirnya, petugas kepolisian menurunkan bendera itu setelah sempat berkibar selama 2 jam.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Wiku Adisasmito: Sumpah Pemuda Harus Jadi Momen Persatuan Lawan Covid-19
Politik

Wiku Adisasmito: Sumpah Pemu..

29 Oktober 2020 23:37
Di Hadapan Pompeo, GP Ansor Bicara Islam Kasih Sayang
Politik

Di Hadapan Pompeo, GP Ansor ..

29 Oktober 2020 22:38
Cakada Mura Diduga Positif Covid-19, MAKI: Tanda Tanya Besar, Kenapa Ditutupi?
Politik

Cakada Mura Diduga Positif C..

29 Oktober 2020 22:25
Milenial Dikritik Mega, FAM-I: Jangan Ciut, Mereka Tak Siap Dengan Perubahan
Politik

Milenial Dikritik Mega, FAM-..

29 Oktober 2020 21:59
Soroti Surat Utang, RR: Prestasi Menkeu
Politik

Soroti Surat Utang, RR: Pres..

29 Oktober 2020 21:33
Ramai Seruan Boikot Produk Prancis, JMI: Umat Jangan Mudah Jadi Alat Bentur
Politik

Ramai Seruan Boikot Produk P..

29 Oktober 2020 20:43
BEM SI: Kontribusi Milenial Banyak, Belum Terlihat Apa Sengaja Tidak Dilihat?
Politik

BEM SI: Kontribusi Milenial ..

29 Oktober 2020 20:22
DPR RI: Duta Besar Prancis Harus Minta Maaf Pada Muslim Indonesia Atas Nama Presiden Macron
Politik

DPR RI: Duta Besar Prancis H..

29 Oktober 2020 20:16