Gandeng Undip Semarang, LP3ES Buka Sekolah Demokrasi Angkatan Kedua

Guna melanjutkan ikhtiar dan komitmennya dengan menebarkan spirit demokrasi di Indonesia, LP3ES kembali membuka sekolah demokrasi jilid dua di tengah suasana pandemik Covid-19.

Sekolah demokrasi ini akan berlangsung selama 2 minggu dari 16 sampai dengan 29 Agustus 2020 dan ditujukan untuk menyambut HUT ke-75 Indonesia dan ulang tahun LP3ES yang ke-49 pada 19 Agutus 2020.

Terdapat 4 orang tokoh ekonomi dan sosial dari dua lembaga tersebur yang memberikan sambutan, yakni Kepala Sekolah Demokrasi LP3ES dan direktur center for media and democracy Wijayanto, LP3ES Fajar Nursahid, direktur eksekutif LP3ES, Didik Rachbini, Ketua Dewan Pengurus LP3ES, Budi Setiyono, Pembantu Rektor I UNDIP dan Ismid Hadad, pendiri LP3ES.

Wijayanto menyampaikan, peserta yang mendaftar tak kurang dari 652 orang yang terdiri dari anggota DPRD, akademisi, penyelenggara Pemilu, peneliti, pengurus Parpol, jurnalis, ASN, tokoh masyarakat dan mahasiswa dari seluruh Indonesia, mulai Aceh hingga Papua, Kalimantan, Sulawesi, Bali hingga Nusa Tenggara.

“Dari jumlah yang ada, kita melakukan seleksi administrasi dan kelayakan mempertimbangkan latar belakang profesi, gender dan wilayah sehingga terpilih 40 peserta. Mereka terdiri dari 28 di antaranya laki-laki, sedangkan 12 lainnya perempuan. Dua orang berasal dari Aceh, seorang lagi datang dari Papua Barat,” ujar Wijayanto lewat keterangan persnya, Minggu (16/8).

“Sementara sisanya tersebar di 21 provinsi lain di Indonesia,” imbuhnya.

Wijayanto mengatakan, peserta sekolah demokrasi jilid dua ini diikuti oleh tokoh masyarakat, tujuh orang lainnya berprofesi sebagai ASN. Peserta lainnya mewakili berbagai institusi, mulai dari sepuluh dosen dengan sembilan mahasiswa dari berbagai macam perguruan tinggi,  tiga orang penyelenggara Pemilu, empat politisi, seorang peneliti dan empat lainnya yang berkecimpung di bidang media.

Adanya keragaman ini, kata Wijayanto, dianggap sangat penting karena sekolah demokrasi ini didirikan dengan niat untuk membangun satu forum yang bisa menjadi jembatan bagi aktor-aktor progresif dari berbagai latar belakang untuk bertemu dan berdialog.

“Keragaman latar belakang menjadi kekayaan. Hal ini karena seringkali tiap aktor politik berbicara dalam keterbatasan perspektif mereka masing-masing yang dipengaruhi oleh posisinya berada. Ini kemudian menciptakan situasi ketika masing-masing aktor saling menyalahkan satu sama lain,” tutup Wijayanto.