Netty Prasetiyani: Kebijakan Inklusif Cuma Retorika, Pemerintah Lalai Dengan Disabilitas

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah menjamin kehidupan warga negara penyandang disabilitas. Sebab menurutnya, negara belum memperhatikan hak penyandang disabilitas di masa pandemik ini.

Netty pun mengaku menemukan adanya penyandang disabilitas yang belum mendapatkan paket bansos maupun jaringpengaman sosial lainnya.

“Seharusnya mereka diprioritaskan mendapat dukungan, mengingat keterbatasan kondisi fisiknya. Sayang sekali, kebijakan inklusif negara masih sebatas retorika. Pemerintah lalai memperhatikan mereka,” ungkap Netty lewat keterangan persnya, Minggu (16/8).

Netty mengungkapkan, tercatat hingga hari ini kelompok disabilitas masih kesulitan mendapatkan akses pekerjaan, kesehatan dan kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Saat reses lalu, saya bersilaturrahim dengan teman-teman disabilitas tunanetra, mendengarkan keluhan dan aspirasinya. Mereka mengeluhkan masih belum mendapatkan jaminan kesehatan, pendidikan, layanan kependudukan dan kesejahteraan,” katanya.

“Karena terlalu sulit, kadang mereka pasrah dan memilih untuk berjuang sendiri dan berkelompok. Selain itu, stigma buruk terhadap penyandang disabilitas dan keluarganya masih diterima baik dalam interaksi sosial di masyarakat mau pun di dunia kerja,” lanjutnya.

Badan Pusat Statistik pada 2019 mencatat jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 34 juta jiwa. Sebagian besar mereka bekerja di sektor informal, baik perdagangan maupun jasa. "Dalam kondisi normal  saja, pendapatan mereka tidak menentu, apalagi dalam situasi pandemik," ujarnya.

Survei Jaringan Disabilitas Indonesia menunjukkan bahwa dampak ekonomi yang sangat serius, di mana sekitar 86 persen responden (1.447 difabel) yang bekerja di sektor informal mengalami pengurangan pendapatan sekitar 50 sampai 80 persen selama wabah corona terjadi. Per Juni 2020, Dirjen Rehabilitasi Sosial mengklaim sudah menyalurkan bantuan sembako bagi 377 ribu warga penyandang disabilitas.

"Sangat kurang memadai dibandingkan jumlah mereka yang ada 34 juta. Seharusnya pemerintah mendahulukan menolong para penyandang disabilitas agar dapat bertahan di tengah pandemik. Saya minta pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam memenuhi hak mereka," tutupnya.