Banyak Ditemukan Pelanggaran PPDB, Ini Saran Ombudsman Ke Kemendikbud

Anggota Ombudsman RI, Ahmad Suaedy/RMOL

Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah maladministrasi selama penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun Ajaran 2020/2021.

Anggota Ombudsman RI, Ahmad Suaedy menyampaikan temuan tersebut diantaranya persebaran sekolah yang belum merata dan keterbatasan daya tampung serta fasilitas pendidikan.

Untuk itu, Ombudsman menyarankan dan memberikan masukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk melanjutkan jalur penerimaan peserta didik melalui jalur zonasi dengan perencanaan yang sistematik dan komprehensif serta pengawasan yang  lebih ketat.

Selain itu pemerataan sekolah di setiap kecamatan di seluruh wilayah Indonesia harus diberi target waktu disertai kesetaraan dan peningkatan mutu.

"Sedangkan untuk pelaksanaan anggaran 20 persen untuk pendidikan di pusat dan daerah harus ditertibkan secara konsisten sesuai dengan regulasi," ujarnya di Kantor Ombudsman Republik Indonesia, Jalan HR Rasuna Said pada Selasa (18/8)

Ombudsman juga menghimbau agar memperluas pengelolaan pendidikan, tidak hanya Sekolah Negeri tetapi secara sinkron dan sistemik dengan Sekolah Swasta dan satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama RI.

Dalam perbaikan teknis Ombudsman menyarankan agar melakukan uji coba sistem penyelenggaraan PPDB secara daring paling lambat dua bulan sebelum pelaksanaan PPDB untuk menghindari kendala dalam sistem, serta menentukan langkah mitigasi jika terjadi kendala dalam sistem, untuk setiap daerah.

Selanjutnya Kemendikbud juga dihimbau untuk menginstruksikan seluruh penyelenggara PPDB di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.

Terakhir Suaedy menjelaskan agar kepala daerah melakukan sosialisasi awal secara berjenjang terkait pelaksanaan dan mekanisme PPDB sesuai Permendikbud kepada orang tua siswa, baik melalui sekolah, kecamatan, hingga RT/RW dan membuat SOP verifikasi dan validasi data peserta PPDB.

"Hal itu agar tidak menimbulkan persepsi dan kebijakan baru di luar ketentuan juknis yang ada," sambungnya.

Suaedy menegaskan agar tidak menerima penambahan penerimaan siswa diluar jalur Permendikbud dan mengingatkan agar verifikator PPDB memperhatikan masa berlaku dan keaslian dari surat keterangan domisili serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan PPDB online.

Kolom Komentar


Video

DIALOG JALAN SUTERA - Buka Bukaan Hubungan Indonesia China

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

RMOL WORLD VIEW - 40 Tahun Yang Hangat, Bela Sawit Saling Menguat

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

BINCANG SEHAT - Siap Hadapi Musim Hujan Di Tengah Pandemi Covid

Rabu, 14 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Desy Ratnasari: Bukan Hanya Pemerintah, Keterbukaan Informasi Publik Wajib Dilakukan Semua Lembaga
Politik

Desy Ratnasari: Bukan Hanya ..

20 Oktober 2020 03:36
Milad 3 Tahun Bang Japar, Fahira Idris Ajak Masyarakat Giatkan Kolaborasi Hadapi Pandemi
Politik

Milad 3 Tahun Bang Japar, Fa..

20 Oktober 2020 01:46
Jelang HUT Ke-56, Partai Golkar Gelar Renungan Dan Doa Bersama Di TMP Kalibata
Politik

Jelang HUT Ke-56, Partai Gol..

19 Oktober 2020 23:07
DPR Ajak Masyarakat Pandang Covid-19 Sebagai Keprihatinan Bersama
Politik

DPR Ajak Masyarakat Pandang ..

19 Oktober 2020 22:41
Bamsoet: Yang Baik Dari Pemerintahan Jokowi-Maruf Tinggal Disinkronkan
Politik

Bamsoet: Yang Baik Dari Peme..

19 Oktober 2020 22:13
6 Catatan Relawan: Pemerintahan Jokowi Periode Kedua Sangat Buruk
Politik

6 Catatan Relawan: Pemerinta..

19 Oktober 2020 21:30
Dewan Kehormatan PWI: Wartawan Harus Jaga Jarak Saat Kontestasi Pilkada 2020
Politik

Dewan Kehormatan PWI: Wartaw..

19 Oktober 2020 21:24
Pimpinan MPR Siap Fasilitasi Rakyat Papua Bertemu Presiden Jokowi Bahas Otonomi Khusus
Politik

Pimpinan MPR Siap Fasilitasi..

19 Oktober 2020 21:07