Menko Mahfud: Demokrasi Tanpa Hukum Bisa Anarkis

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD/Net

Setiap warga negara berhak mengeluarkan pendapat di muka umum. Hal itu diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia.

Begitu kicauan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Tweet ini disampaikan usai Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dideklarasikan pada Selasa (18/8) lalu.

“Demokrasi meniscayakan kebebasan untuk mengritik dan berserikat. Juga memberi kekebasan untuk berkoalisi atau beroposisi, bekerja di pemerintahan atau di luar,” kata Mahfud dalam akun media sosialnya, Kamis (20/8).

Namun demikian, mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu menggarisbawahi bahwa demokrasi harus taat kepada hukum. Demokrasi yang baik, sambungnya, tidak melahirkan kesewenang-wenangan maupun anarkis.

“Tapi, agar baik semua harus ikut nomokrasi (aturan hukum). Demokrasi tanpa hukum bisa anarkis; hukum tanpa demokrasi bisa sewenang-wenang,” tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Lampiran Perpres Miras Dicabut Jokowi, Aktivis: Pemerintah Harus Tutup Pabrik Miras
Politik

Lampiran Perpres Miras Dicab..

02 Maret 2021 13:55
Muhammadiyah Dukung Usaha Jokowi Bangkitkan Ekonomi Dengan Pancasila Dan UUD 1945, Bukan Lewat Miras
Politik

Muhammadiyah Dukung Usaha Jo..

02 Maret 2021 13:42
Pesan Airlangga Hartarto, Mubes Kosgoro 1957 Harus Guyub Dan Tidak Membuat Perpecahan
Politik

Pesan Airlangga Hartarto, Mu..

02 Maret 2021 13:40
Firli Bahuri Harus Kerja Lebih Keras Lagi...
Politik

Firli Bahuri Harus Kerja Leb..

02 Maret 2021 13:30
PP Muhammadiyah: Miras Adalah Pangkal Dari Berbagai Kejahatan
Politik

PP Muhammadiyah: Miras Adala..

02 Maret 2021 13:26
Tanpa Basa-basi, Jokowi Putuskan Cabut Lampiran Perpres Soal Investasi Minuman Beralkohol
Politik

Tanpa Basa-basi, Jokowi Putu..

02 Maret 2021 13:13
KPK Masih Yakin Harun Masiku Di Tanah Air Dan Sudah Bentuk 2 Satgas
Politik

KPK Masih Yakin Harun Masiku..

02 Maret 2021 13:05
Meski Menjabat Sekitar 3 Tahun, Kepala Daerah Terpilih Di Pilkada 2020 Tetap Dapat Gaji Satu Periode
Politik

Meski Menjabat Sekitar 3 Tah..

02 Maret 2021 13:02