Peneliti ICW, Egi Primayogha mengatakan, pihaknya menemukan data anggaran belanja pemerintah pusat, baik untuk aktivitas digital maupun influencer.
Dari data yang diambil ICW di website LPSE di 35 kementerian, 5 lembaga pemerintah non-kementerian dan 2 lembaga penegak hukum, yakni Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI, rezim Jokowi menggelontorkan dana senilai Rp 1,29 triliun untuk aktivitas digital.
Terkhusus anggaran untuk influencer atau buzzer senilai Rp 90,54 miliar sejak tahun 2017 hingga 2020 ini.
ICW pun merinci anggaran belanja pemerintah untuk aktivitas digital berdasarkan 10 institusi penggunaan anggaran terbesar sesuai dengan LPSE masing-masing institusi.
Rinciannya, Kementerian Pariwisata sebanyak 44 paket pengadaan senilai Rp 263,29 miliar, Kementerian Keuangan sebanyak 17 paket pengadaan senilai Rp 21,25 miliar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 14 paket pengadaan senilai Rp 1,95 miliar.
Selanjutnya, Kepolisian RI sebanyak 12 paket pengadaan senilai Rp 937 miliar Kementerian Perhubungan sebanyak 11 paket pengadaan senilai Rp 11 miliar, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebanyak 9 paket pengadaan senilai Rp 21,27 miliar.
Kemudian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebanyak 8 paket pengadaan senilai Rp 2,7 miliar, Badan Koordinasi Penanaman Modal sebanyak 4 paket pengadaan senilai Rp 2,15 miliar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 3 paket pengadaan senilai Rp 3,47 miliar dan Kementerian Dalam Negeri sebanyak 2 paket pengadaan senilai Rp 1,35 miliar.
"Untuk anggaran, paling terbesar adalah Kepolisian RI justru, dari jumlah paket pengadaan lebih sedikit dibanding Kementerian Pariwisata, nilai paket pengadaannya mencapai Rp 937 miliar," ujar Egi Primayogha saat konferensi pers bertajuk "Rezim Humas: Berapa Miliar Anggaran Influencer?" yang diselenggarakan ICW, Kamis (20/8).
Selain itu, ICW kata Egi juga mencatat lima kementerian yang menggelontorkan anggaran untuk influencer terbesar senilai Rp 90,4 miliar dengan total 40 paket pengadaan.
Di antaranya, Kementerian Pariwisata sebanyak 22 paket pengadaan senilai Rp 77,66 miliar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 12 paket pengadaan senilai Rp 1,6 miliar, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebanyak 4 paket pengadaan senilai Rp 10,83 miliar.
Selanjutnya, Kementerian Perhubungan sebanyak 1 paket pengadaan senilai Rp 195,8 juta dan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebanyak 1 paket pengadaan senilai Rp 150 juta.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Indonesia Corruption Watch (ICW) telah menemukan data betapa besarnya anggaran yang digelontorkan rezim Joko Widodo untuk membayar influencer atau buzzer untuk mempromosikan kebijakannya. 
BERITA TERKAIT: