Inilah 5 Kementerian Yang Gelontorkan Total Dana Rp 90,45 M Untuk Bayar Influencer

Ilustrasi/Net

Indonesia Corruption Watch (ICW) telah menemukan data betapa besarnya anggaran yang digelontorkan rezim Joko Widodo untuk membayar influencer atau buzzer untuk mempromosikan kebijakannya.

Peneliti ICW, Egi Primayogha mengatakan, pihaknya menemukan data anggaran belanja pemerintah pusat, baik untuk aktivitas digital maupun influencer.

Dari data yang diambil ICW di website LPSE di 35 kementerian, 5 lembaga pemerintah non-kementerian dan 2 lembaga penegak hukum, yakni Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI, rezim Jokowi menggelontorkan dana senilai Rp 1,29 triliun untuk aktivitas digital.

Terkhusus anggaran untuk influencer atau buzzer senilai Rp 90,54 miliar sejak tahun 2017 hingga 2020 ini.

ICW pun merinci anggaran belanja pemerintah untuk aktivitas digital berdasarkan 10 institusi penggunaan anggaran terbesar sesuai dengan LPSE masing-masing institusi.

Rinciannya, Kementerian Pariwisata sebanyak 44 paket pengadaan senilai Rp 263,29 miliar, Kementerian Keuangan sebanyak 17 paket pengadaan senilai Rp 21,25 miliar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 14 paket pengadaan senilai Rp 1,95 miliar.

Selanjutnya, Kepolisian RI sebanyak 12 paket pengadaan senilai Rp 937 miliar Kementerian Perhubungan sebanyak 11 paket pengadaan senilai Rp 11 miliar, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebanyak 9 paket pengadaan senilai Rp 21,27 miliar.

Kemudian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebanyak 8 paket pengadaan senilai Rp 2,7 miliar, Badan Koordinasi Penanaman Modal sebanyak 4 paket pengadaan senilai Rp 2,15 miliar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 3 paket pengadaan senilai Rp 3,47 miliar dan Kementerian Dalam Negeri sebanyak 2 paket pengadaan senilai Rp 1,35 miliar.

"Untuk anggaran, paling terbesar adalah Kepolisian RI justru, dari jumlah paket pengadaan lebih sedikit dibanding Kementerian Pariwisata, nilai paket pengadaannya mencapai Rp 937 miliar," ujar Egi Primayogha saat konferensi pers bertajuk "Rezim Humas: Berapa Miliar Anggaran Influencer?" yang diselenggarakan ICW, Kamis (20/8).

Selain itu, ICW kata Egi juga mencatat lima kementerian yang menggelontorkan anggaran untuk influencer terbesar senilai Rp 90,4 miliar dengan total 40 paket pengadaan.

Di antaranya, Kementerian Pariwisata sebanyak 22 paket pengadaan senilai Rp 77,66 miliar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 12 paket pengadaan senilai Rp 1,6 miliar, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebanyak 4 paket pengadaan senilai Rp 10,83 miliar.

Selanjutnya, Kementerian Perhubungan sebanyak 1 paket pengadaan senilai Rp 195,8 juta dan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebanyak 1 paket pengadaan senilai Rp 150 juta.

Kolom Komentar


Video

DIALOG JALAN SUTERA - Buka Bukaan Hubungan Indonesia China

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

RMOL WORLD VIEW - 40 Tahun Yang Hangat, Bela Sawit Saling Menguat

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

BINCANG SEHAT - Siap Hadapi Musim Hujan Di Tengah Pandemi Covid

Rabu, 14 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Ketua JoMan: Jokowi Kerja Siang Malam, Pembantunya Sibuk Bisnis Dan Berpolitik
Politik

Ketua JoMan: Jokowi Kerja Si..

20 Oktober 2020 12:48
Sambut Baik Pedoman Indo-Pasifik Jerman, Menko Luhut Ajak Investor Jadikan Indonesia Hub Manufaktur
Politik

Sambut Baik Pedoman Indo-Pas..

20 Oktober 2020 12:34
Benarkan Akan Ditangkap, Ahmad Yani: Saya Tanya Apa Salahnya, Mereka Nggak Bisa Jawab
Politik

Benarkan Akan Ditangkap, Ahm..

20 Oktober 2020 12:17
PSBB Ketat Dianggap Bikin Pemulihan Ekonomi Tertahan, Gerindra DKI: Setiap Kebijakan Pasti Memiliki Dampak
Politik

PSBB Ketat Dianggap Bikin Pe..

20 Oktober 2020 11:57
Partai Golkar Galakkan Gerakan 3M Di Perayaan HUT Ke-56
Politik

Partai Golkar Galakkan Gerak..

20 Oktober 2020 11:55
Pemuda Muhammadiyah Apresiasi Kegigihan Pemerintah Mendapatkan Vaksin
Politik

Pemuda Muhammadiyah Apresias..

20 Oktober 2020 11:40
Mau Uang Secepat Kilat? Jokowi Disarankan Jalankan UU MLA Bukan Omnisbus Law
Politik

Mau Uang Secepat Kilat? Joko..

20 Oktober 2020 11:37
Penilaian Mardani, Penegakan Hukum Era Jokowi Jauh Dari Harapan
Politik

Penilaian Mardani, Penegakan..

20 Oktober 2020 10:57