Temuan Rp 1,29 T Bidang Digital, Satyo Purwanto: Pantas Data Pemerintah Selalu Ngaco

Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Net

Temuan penggunaan anggaran untuk aktivitas digital yang mencapai Rp 1,29 triliun di rezim Presiden Joko Widodo perlahan membuka sebab musabab kekacauan data yang selama ini dipaparkan pemerintah.

Begitu kata Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto yang menyinggung banyaknya data pemerintah yang tidak relevan belakangan ini.

Satyo mencontohkan kekacauan tersebut terjadi ketika awal mula kemunculan virus corona di beberapa negara seperti China, Jepang, dan Korea Selatan. Di saat negara-negara lain mengantisipasi serangan Covid-19, Indonesia malah lebih mengutamakan sektor pariwisata.

"Jadi teringat sekira bulan Februari 2020, pemerintah Jokowi justru meningkatkan promosi untuk wisatawan yang mencari alternatif destinasi karena pembatalan kunjungan ke negara-negara yang terkontaminasi Covid-19 saat itu," ujar Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (21/8).

Padahal kata Satyo, di masa Pandemik Covid-19 justru banyak negara yang melakukan penutupan lalu lintas dan perjalanan manusia.

"Pemerintah Indonesia justru menggelontorkan anggaran sebesar Rp 103 miliar untuk promosi wisata, Rp 25 miliar untuk mengembangkan destinasi pariwisata, dan Rp 72 miliar untuk influencer. Pantas saja pemerintah seallu memiliki data yang tidak relevan dengan kenyataan," kata Satyo.

Contoh lain yang ia paparkan adalah mengenai bantuan sosial. Sampai saat ini, bansos untuk penanganan pandemik diakuinya masih semrawut hingga mengakibatkan lambannya bansos terserap ke masyarakat. Dampaknya, kata dia, daya beli masyarakat makin terpuruk.

Satyo pun menyinggung penelitian bertajuk 'The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation' oleh Samantha Bradshaw dan Philip Howard dari Universitas Oxford (2019).

Penelitian tersebut kata Satyo, setidaknya mengungkapkan bahwa pemerintah dan partai-partai politik di Indonesia menggunakan buzzer atau influencer untuk menyebarkan propaganda pro pemerintah atau partai, menyerang lawan politik dan menyebarkan informasi untuk memecah-belah masyarakat.

"Tentunya kita masih ingat kasus Denny Siregar atau ketika pemerintah menggunakan jasa artis untuk menjustifikasi omnibus law, menggunakan jasa influencer atau buzzer untuk propaganda politik, lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya," tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Gugatan Pilkada Tapsel Ditolak, Nasdem Hormati Putusan MK
Politik

Gugatan Pilkada Tapsel Ditol..

26 Februari 2021 07:54
Warisan Teramat Kelam Kepolisian Satu Persatu Harus Dibersihkan Kapolri Listyo Sigit
Politik

Warisan Teramat Kelam Kepoli..

26 Februari 2021 07:10
Ahmad Basarah Dukung Evi Nusanty Pimpin Organisasi Keluarga Putra Putri Polri
Politik

Ahmad Basarah Dukung Evi Nus..

26 Februari 2021 04:48
Muannas Alaidid Dirikan Komnas PMH
Politik

Muannas Alaidid Dirikan Komn..

26 Februari 2021 04:16
Di Hadapan BPH Migas, Ratna Juwita Protes Kriteria Anggota Komite
Politik

Di Hadapan BPH Migas, Ratna ..

26 Februari 2021 03:37
AHY Dinilai Gagal Memimpin Demokrat, BMI: Pandangan Ini Berlawanan Dengan Fakta
Politik

AHY Dinilai Gagal Memimpin D..

26 Februari 2021 02:29
Rektor DO Mahasiswa Karena Didemo, Nasdem: Seharusnya Dia Bersyukur, Kampus Ada Dinamika
Politik

Rektor DO Mahasiswa Karena D..

26 Februari 2021 01:15
KNPD: Inkonstitusional, Desakan KLB Tidak Sesuai AD/ART Partai Demokrat
Politik

KNPD: Inkonstitusional, Desa..

26 Februari 2021 00:49