Anggota Panja RUU Cipta Kerja, Guspardi Gaus pun meminta stakeholder terkait, seperti perguruan tinggi, persatuan guru dan dosen, serta pemerhati pendidikan untuk mengajukan permohonan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan DPR terkait UU yang mengatur tentang pendidikan.
“Hal ini dimaksudkan agar Panja RUU Cipta Kerja bisa mendapat masukan dan saran mengenai poin-poin atau pasal-pasal yang dinilai dapat merugikan sistem pendidikan nasional yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja,†kata Guspardi lewat keterangannya kepada wartawan, Senin (24/8).
Menurut Guspardi, Panja tidak serta merta menerima konsep-konsep yang diajukan pemerintah dalam RUU Cipta Kerja. Panja RUU Cipta Kerja bisa saja menerima konsep, menghilangkan, dan menyempurnakan konsep yang diajukan demi kepentingan bangsa dan negara.
Terkait permintaan sejumlah pihak yang menghendaki dikeluarkannya kluster pendidikan dari RUU Cipta Kerja, politisi PAN ini menyebut bahwa hal itu harus melalui kesepakatan fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah.
Sebab itu, ia meminta stakeholder terkait untuk memberikan masukan dan saran sebelum Panja membahas pengaturan pendidikan yang ada dalam RUU Cipta Kerja.
“Silakan para stakeholder terkait, misalkan di konsep dari pemerintah ada pengebirian atau substansi yang dihilangkan, untuk minta dilakukan RDPU dalam rangka memberikan masukan, saran dan pendapat. Sehingga para anggota panja punya wawasan, referensi untuk melakukan penyempurnaan,†tandasnya.
Sebagai informasi, terdapat sejumlah UU tentang pendidikan yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja, di antaranya UU 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional, UU 12/2012 tentang Perguruan Tinggi, dan UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Saat ini belum ada pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang berkaitan dengan pendidikan dalam RUU Cipta Kerja. 
