Saleh Daulay: Insentif Rp 600 Ribu Cocoknya Bagi Korban PHK Bukan Pekerja Berpenghasilan Rp 5 Juta

Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay/Net

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mencatat awal mula krisis di Indonesia akibat pandemik virus corona baru (Covid-19) terjadi sejak bulan Februari hingga April.

Kemudian pada bulan Mei, sejumlah perusahaan mengalami penurunan pendapatan hingga akhirnya melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) para karyawannya lantaran tak sanggup membayar upah.

Sementara itu, di bulan Agustus ini pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan insentif kepada seluruh pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta.

Pada saat yang bersamaan banyak peserta BPJS Ketenagakerjaan telah di PHK dan tidak lagi terdaftar dalam asuransi milik negara itu.

“Yang kasian itu begini, orang yang begitu di PHK bulan mei, sementara dia itu kan enggak dapat bantuan itu lagi karena enggak tercatat sebagai peserta,” kata Saleh di acara Indonesia Forum Bussiness, di TVOne, Rabu (26/8).

Menurutnya, program pemerintah itu lebih cocok diberikan kepada para korban PHK dari perusahaannya bukan malah pekerja yang masih aktif ataupun dirumahkan namun masih mendapatkan gaji dari perusahaannya.

“Biasanya yang enggak jadi peserta, dia enggak dapat lagi, justru yang perlu dan memerlukan bantuan itu ya orang yang kena PHK justru bukan yang sekarang sudah bekerja, artinya masih menerima gaji, masih bisa survive masih bisa bertahan, tapi yang kena PHK ini juga harus dipikirkan. Jangan terbalik logikanya gitu,” tegasnya.

Saleh mengaku senang dengan adanya program dari pemerintah untuk memberi insentif kepada seluruh karyawan yang gajinya di bawah Rp 5 juta.

Namun demikian, dia meminta juga kepada pemerintah untuk peduli dengan orang-orang yang tidak tercatat di BPJS Ketenagakerjaan, salah satunya pekerja informal.

“Nah, saya senang, tentu kita semua senang, bahwa saudara-saudara kita yang gajinya di bawah Rp 5 juta itu dibantu pemerintah. Itu artinya, pemerintah peduli, tapi jangan sampai pemerintah tidak adil, kan harus dipikirkan juga mereka itu,” katanya.

“Ada dua hal yang di-PHK itu satu, kemudian yang kedua pekerja informal, pekerja informal itu banyak, ada tukang prkir, tukang cuci, pekerja rumah tangga, petani,  nelayan, justru itu jumlahnya besar,” tandasnya.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Akankah Sejarah Terulang Untuk Keempat Kalinya, Kabareskrim Yang Jadi Kapolri?
Politik

Akankah Sejarah Terulang Unt..

25 Oktober 2020 18:31
Alvin Lie: Petugas Bandara Ternyata Hanya Dilengkapi APD Sederhana Tanpa Wajib Swab Test, Mengejutkan!
Politik

Alvin Lie: Petugas Bandara T..

25 Oktober 2020 18:02
Suharso Deklarasi Caketum PPP, Achmad Baidowi: Khofifah, Gus Ipul Dan Sandiaga Juga Didorong Maju
Politik

Suharso Deklarasi Caketum PP..

25 Oktober 2020 17:18
Survei: Mayoritas Masyarakat Puas Penanganan Pandemi Oleh Pemerintah Pusat
Politik

Survei: Mayoritas Masyarakat..

25 Oktober 2020 16:21
Viral, Video Seorang Perempuan Mengaku Guru Diarahkan Pilih Petahana
Politik

Viral, Video Seorang Perempu..

25 Oktober 2020 15:53
LaNyalla: Saya Lihat Langsung, UMKM Sudah Teruji Di Massa Krisis
Politik

LaNyalla: Saya Lihat Langsun..

25 Oktober 2020 15:31
Gus Nur Ditangkap, Novel: Saya Sudah Tidak Kaget Lagi Dengan Rezim Ini
Politik

Gus Nur Ditangkap, Novel: Sa..

25 Oktober 2020 14:36
Survei Membuktikan Demonstrasi Di Era Jokowi Dirasa Semakin Sulit
Politik

Survei Membuktikan Demonstra..

25 Oktober 2020 14:35