Din Syamsuddin: KAMI Menanti Tanggapan, Bukan Pengalihan Dengan Menggerakkan Buzzer Bayaran

Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin/RMOL

Gerakan moral dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang mengajukan pikiran-pikiran kritis dan korektif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945, justru dibalas dengan serangan personal dan penyesatan opini.

Hal inilah yang disayangkan deklarator KAMI, Din Syamsuddin terkait respons yang berkembang usai deklarasi KAMI yang menyatakan beberapa poin mengenai persoalan bangsa.

"Mengapa mereka tidak mau menanggapi isi, tapi berkelit menyerang pribadi dan mengalihkan opini?" ujar M Din Syamsuddin dalam keterangannya yang diterima redaksi, Kamis (27/8).

Menurut Din Syamsuddin, seyogyanya pemerintah selaku penyelenggara negara menjawab apa yang menjadi masukan KAMI sebagaimana termaktub dalam maklumat menyelamatkan Indonesia yang dideklarasikan di Tugu Proklamasi pada Selasa lalu (18/8).

Sebut saja soal oligarki politik yang menjadi keresahan KAMI. Penguasa perlu menjawab keresahan soal oligarki yang telah memenjara demokrasi. Di mana pada praktiknya, demokrasi tidak berjalan dengan baik karena keputusan partai politik hanya ditentukan oleh segelintir orang. Termasuk keberadaan DPR RI yang sejatinya menjadi wakil rakyat namun justru dikendalikan oligarki.

Kemudian, perlu juga dijawab soal adanya kegelisahan budaya politik dinasti yang menghalangi orang-orang berkualitas untuk turut berkontestasi dalam pesta demokrasi. Ujungnya, politik dinasti membuat demokrasi terciderai.

"Masih banyak pertanyaan substantif mendasar lagi, tapi sementara cukup dua itu," jelas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.

Jawaban-jawaban soal kegelisahan itulah yang sebenarnya sedang dinanti. Bukan sebaliknya, terkesan kontraproduktif dan menaruh kebencian dengan menggerakkan buzzer bayaran untuk mengalihkan isu.

"KAMI menanti tanggapan, bukan pengalihan. KAMI siap berdiskusi bahkan berdebat mengadu pikiran," tegasnya.

"Terhadap reaksi yang tidak substantif, baik dari para elite apalagi buzzer bayaran, KAMI tidak mau melayani karena hal demikian tidak mencerminkan kecerdasan kehidupan bangsa seperti amanat konstitusi," demikian Din Syamsuddin.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Wiku Adisasmito: Sumpah Pemuda Harus Jadi Momen Persatuan Lawan Covid-19
Politik

Wiku Adisasmito: Sumpah Pemu..

29 Oktober 2020 23:37
Di Hadapan Pompeo, GP Ansor Bicara Islam Kasih Sayang
Politik

Di Hadapan Pompeo, GP Ansor ..

29 Oktober 2020 22:38
Cakada Mura Diduga Positif Covid-19, MAKI: Tanda Tanya Besar, Kenapa Ditutupi?
Politik

Cakada Mura Diduga Positif C..

29 Oktober 2020 22:25
Milenial Dikritik Mega, FAM-I: Jangan Ciut, Mereka Tak Siap Dengan Perubahan
Politik

Milenial Dikritik Mega, FAM-..

29 Oktober 2020 21:59
Soroti Surat Utang, RR: Prestasi Menkeu
Politik

Soroti Surat Utang, RR: Pres..

29 Oktober 2020 21:33
Ramai Seruan Boikot Produk Prancis, JMI: Umat Jangan Mudah Jadi Alat Bentur
Politik

Ramai Seruan Boikot Produk P..

29 Oktober 2020 20:43
BEM SI: Kontribusi Milenial Banyak, Belum Terlihat Apa Sengaja Tidak Dilihat?
Politik

BEM SI: Kontribusi Milenial ..

29 Oktober 2020 20:22
DPR RI: Duta Besar Prancis Harus Minta Maaf Pada Muslim Indonesia Atas Nama Presiden Macron
Politik

DPR RI: Duta Besar Prancis H..

29 Oktober 2020 20:16