Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul berpendapat, seandainya yang diungkap oleh IPW benar, maka JK yang tak lagi berada di pemerintah harus legowo.
“Kalau (data IPW) itu benar, ya pak JK harus legowo, karena wapres harus steril dari kepentingannya Pak JK,†kata Adib kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (27/8).
Menurut Adib, sudah jadi hal yang lumrah jika tim sukses maupun relawan mendapat akomodasi berupa jabatan-jabatan tertentu sebagai imbalan dari kerja-kerja politik saat bertarung merebut kekuasaan.
Sebelumnya, Presidium IPW Neta S. Pane mempertanyakan Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang tak kunjung merotasi orang-orang mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dari lingkaran Istana Wakil Presiden.
Akibat dari itu, para pendukung maupun keluarganya sulit untuk bertemu sang wakil presiden.
Neta mengungkapkan, IPW mendapat informasi bahwa sejak Maruf dilantik sebagai wapres pada 20 Oktober 2019, baru bisa ditemui oleh tim sukses dan pendukungnya pada 20 Agustus 2020 yang lalu atau bertepatan dengan hari libur 1 Muharam.
Dari penelusuran redaksi di laman
wapres.go.id, terdapat tiga posisi kedeputian yaitu, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan dan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan yang dibiarkan kosong alias tidak ada pejabat definitif.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: