Konten Siaran Di Medsos Bakal Dibatasi, Komisi I DPR: Bukan Kekang Kebebasan, Antisipasi Yang Negatif

Anggota Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari/Net

Polemik gugatan UU 32/2020 tentang Penyiaran membuat Komisi I DPR berniat membatasi konten penyiaran yang ada di media sosial, melalui revisi undang-undang yang direncanakan berlangsung Oktober tahun ini.

Anggota Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, rencana DPR yang hampir sejalan dengan gugatan yang dilayangkan stasiun televisi RCTI dan iNews TV tersebut, tidak bisa dipandang sempit oleh masyarakat.

Misalnya tentang kekhawatiran masyarakat akan pembatasan konten di media sosial. Karena pada kenyataannya hingga kini ada saja pengguna media sosial yang tidak bijak dalam menggunakan perkembangan sistem informasi ini.

"Kalau yang di tv terestrial (satelit) itu jelas diawasi oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). Kalau untuk hal-hal positif memang tidak ada masalah, mau online pun kalau positif enggak masalah. Tapi kalau sudah kontennya negatif, merusak moral generasi muda ya harus tetap diatur," ujar Abdul Kharis saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (29/8).

Sebagai contohnya, politikus Partai Keadilan Sejahterah (PKS) itu menyebut konten negatif yang biasa digunakan pengguna media sosial, seperti konten pornografi dan aksi kekerasan.

"Enggak bisa kemudian, 'oh ini kan namanya online ya bebas'. Kalau itu nanti dibebaskan ya tv terestrial juga harus dibebaskan. Mau? Akhirnya enggak boleh diskriminasi kan? Yang sini bebas, yang sana enggak bebas. Nanti kalau tv-tv itu nuntut, 'tolong kami bebaskan juga' gimana coba?," tegasnya.

Oleh karena itu, mantan Ketua Komisi I DPR ini secara pribadi mendukung adanya aturan atau pengawasan dari konten siaran, baik tv terestrial, digital, maupun siaran-siaran over the top.

"Sebab kalau kemudian live, porno, telanjang, boleh? Saya terus terang enggak sepakat kalau kita mau rusak-rusakan begitu," tegasnya.

"Sekarang dibalik aja, jangan atas nama kebebasan. Ini enggak bebas, mengekang kebebasan, lah kalau dibebasin sepenuhnya kalau positif enggak masalah. Nah live yang melanggar norma-norma penyiaran itulah yang masalah," demikian Abdul Kharis.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Langgar Aturan, Satpol PP Bongkar Lapak PKL di Boyolali

Kamis, 14 Januari 2021
Video

Batal Divaksin Pertama, Ini Penjelasan Wali Kota Semarang

Kamis, 14 Januari 2021
Video

Saat-saat HRS Dipindahkan

Kamis, 14 Januari 2021

Artikel Lainnya

Rocky Gerung: Demokrasi Itu Mengurus Rakyat, Bukan Memerintah
Politik

Rocky Gerung: Demokrasi Itu ..

15 Januari 2021 19:54
Resmikan Studio Digital, Airlangga: Partai Golkar Ingin Maksimalkan Pendekatan Pada Kelompok Milenial
Politik

Resmikan Studio Digital, Air..

15 Januari 2021 19:39
Buka Kongres KAHMI, Jokowi Minta KAHMI Terus Berkontribusi Dalam Pembangunan
Politik

Buka Kongres KAHMI, Jokowi M..

15 Januari 2021 19:27
Ketua MPR Berharap KAHMI Ikut Andil Dalam Vaksinasi Covid-19
Politik

Ketua MPR Berharap KAHMI Iku..

15 Januari 2021 18:46
PKB: Negara Gagal Lindungi Warganya Kalau Kasus Penembakan FPI Mangkrak
Politik

PKB: Negara Gagal Lindungi W..

15 Januari 2021 18:05
Seribu Persen Dukung Listyo Sigit Jadi Kapolri, Golkar Siap Amankan Pilihan Jokowi
Politik

Seribu Persen Dukung Listyo ..

15 Januari 2021 18:00
Penembakan FPI Bukan Pelanggaran HAM Berat, Nasir Djamil: Komnas HAM Main Aman
Politik

Penembakan FPI Bukan Pelangg..

15 Januari 2021 17:15
Plt. Ketua KPU Bakal Jalankan Sanksi Dari DKPP Kepada Arief Budiman
Politik

Plt. Ketua KPU Bakal Jalanka..

15 Januari 2021 17:12