Pemerintah Godok Perppu Reformasi Sistem Keuangan, Anthony Budiawan: Di Mana Kegentingan Memaksanya?

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan/Net

Pemerintah diminta untuk tidak berlaku sewenang-wenang dalam mengimplementasikan rencana reformasi sistem keuangan. Di mana saat ini pemerintah tengah menggodok Perppu tentang Reformasi Sistem Keuangan dalam kondisi krisis Covid-19.

Permintaan itu sebagaimana disampaikan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan dalam diskusi virtual Narasi Institute, Minggu (30/8).

"DPR dengan pemerintah mau mengubah UU silakan, independensi dari Bank Indonesia tidak dibuat independen silakan, karena itu adalah wewenang DPR bersama presiden, pemerintah, dan kita harus hormati," katanya.

"Di sini soalnya adalah bukan masalah konten, tetapi masalah prosedur," sambung Anthony.

Penyusunan Perppu itu, lanjut Anthony, harus mengedepankan faktor subjektivitas dengan kegentingan memaksa, dan juga harus memenuhi beberapa persyaratan seperti melibatkan lembaga lain untuk membahasnya bersama-sama. 

"Tidak boleh sewenang-wenang, harus ada kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum, masalah UU secara cepat berdasarkan UU dan diputuskan UU dan sekarang ini terjadi kekosongan hukum," ungkapnya. 

Anthony memberikan contoh konkret dari kesewenang-wenangan pemerintah pada saat Perppu 1/2020 yang telah menjadi UU 2/2020, di mana aturan ini memberikan kekebalan hukum bagi pejabat dalam mengeluarkan kebijakan, dan sekaligus mengamputasi peran DPR dalam hal budgeting. 

"Jangan dibilang bahwa sekarang tidak apa-apa, sekarang masalahnya apa? Kalau seandainya UU Bank Indonesia seperti sekarang apa masalahnya? Di mana kegentingan memaksa? Di mana kebutuhan memaksanya?" tegasnya. 

Oleh karena itu, Anthony berharap peran DPR ke depannya bisa kuat dan tidak menyerahkan begitu saja kepada pemerintah terkait penyusunan Perppu reformasi sistem keuangan itu.

"Pertama, DPR harus mengevaluasi apakah ada kegentingan yang memaksa. Itu harus benar-benar dievaluasi, benar-benar dijadikan negara hukum jangan menyerahkan kedaulatan ke eksekutif," harapnya. 

"Kedua, membentuk kekuasaan untuk mengatasi keadaan darurat. Ketiga, memantau pelaksanaan kewenangan pemerintah untuk mengatasi keadaan yang tidak normal," demikian Anthony Budiawan.

Rencana pemerintah menggodok Perppu tentang Reformasi Sistem Keuangan dalam kondisi krisis Covid-19 ini telah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

Dia menyatakan, Perppu itu dibuat dalam rangka mengantisipasi dampak Covid-19 terhadap masyarakat yang dapat berimplikasi ke keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. 

Adapun aturan itu mengkaji semua perangkat hukum mulai dari UU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), UU Bank Indonesia (BI), UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK), UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), UU Keuangan Negara, dan UU Perbankan.

Kolom Komentar


Video

DIALOG JALAN SUTERA - Buka Bukaan Hubungan Indonesia China

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

RMOL WORLD VIEW - 40 Tahun Yang Hangat, Bela Sawit Saling Menguat

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

BINCANG SEHAT - Siap Hadapi Musim Hujan Di Tengah Pandemi Covid

Rabu, 14 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Tiga Tahun Anies Pimpin Jakarta, Fahira Idris: Kepemimpinan Yang Bermakna Harus Tetap Jadi Tujuan
Politik

Tiga Tahun Anies Pimpin Jaka..

21 Oktober 2020 05:45
Sri Mulyani Bandingkan Ekonomi Indonesia Dengan Negara Lain, Fuad Bawazier: Terus Terang Saja, Itu Menyesatkan
Politik

Sri Mulyani Bandingkan Ekono..

21 Oktober 2020 04:56
Azyumardi Azra: Cara-cara Represif Pemerintah Bisa Picu Situasi Sosial Ekonomi Yang Tidak Kondusif
Politik

Azyumardi Azra: Cara-cara Re..

21 Oktober 2020 02:54
Rizal Ramli Sebut Maruf Amin Sebagai Pelengkap Enam Tahun Kepemimpinan Jokowi
Politik

Rizal Ramli Sebut Maruf Amin..

21 Oktober 2020 02:25
Demokrat: Setahun Pemerintahan Jokowi-Maruf, Penegakan Hukum Mundur Jauh Sekali
Politik

Demokrat: Setahun Pemerintah..

21 Oktober 2020 01:47
JBMI Usul Megawati Menjadi Pahlawan Demokrasi, PDIP: Beliau Adalah Simbol Demokrasi Indonesia
Politik

JBMI Usul Megawati Menjadi P..

21 Oktober 2020 01:24
Gelar Konsolidasi Sikapi Polemik Cipta Kerja, BEM Nusantara Imbau Mahasiswa Tidak Mudah Terprovokasi
Politik

Gelar Konsolidasi Sikapi Pol..

21 Oktober 2020 00:19
Setahun Memimpin, Jokowi-Maruf Gagap Soal Kesehatan Dan Ketenagakerjaan
Politik

Setahun Memimpin, Jokowi-Mar..

20 Oktober 2020 22:02