MAKI Desak Kejagung Tetapkan Kader Nasdem Sulsel Tersangka

Boyamin Saiman/Net

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menetapkan kader Partai Nasdem, Andi Irfan Jaya (AIJ) sebagai tersangka baru dalam kasus suap Djoko Tjandra.

Menurut MAKI, Andi Irfan Jaya turut bersama jaksa Pinangki Sirna Malasari terlibat dalam dugaan penerimaan suap dari Djoko Tjandra. Suap itu dimaksudkan agar Djoko Tjandra bebas dari tuntutan hukum.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan penyidik Jampidsus bisa menggunakan Pasal 55 KUHP untuk menyangka AIJ. Pasal itu menerangkan soal perbuatan turut serta atau bersama-sama.

“Atas perannya AIJ maka tersangka PSM (Pinangki Sirna Malasari) diduga telah menerima materi dan atau janji dalam upayanya membantu Djoko Tjandra," ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (31/8).

Boyamin mengungkapkan, AIJ punya peran krusial dalam kontruksi perkara suap Djoko Tjandra kepada Pinangki.

AIJ, kata Boyamin, diduga bagian dari rencana jual beli saham tambang pembangkit listrik (power plant) yang melibatkan Djoko Tjandra. Transaksi itu diduga sebagai pemberian janji oleh Djoko kepada Pinangki.

"Elite Nasdem itu adalah bagian dari rencana jual beli saham tambang," paparnya.

Untuk diketahui, AIJ tercatat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem Sulawesi Selatan (Sulsel). Dia sudah diperiksa sebagai saksi untuk Pinangki.

Menurut Kejagung, AIJ merupakan teman dekat Pinangki. Irfan yang beralamat di Herstasning Baru Komplek Anging Mamiri Residance Makassar itu diperiksa pada Senin (24/8) di Lantai III Kamar Nomor 1 Gedung Bundar Tindak Pidana Khusus Kejagung Jakarta.

Boyamin menambahkan, selain mendesak Kejagung menetapkan AIJ sebagai tersangka, pihaknya juga meminta pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus Djoko Tjandra.

Pelibatan itu bisa dalam bentuk mengundang KPK di setiap kegiatan gelar perkara (ekspose) yang membahas perkembangan hasil penyidikan dan rencana penuntutan.

Dia juga meminta KPK untuk memberikan bantuan ahli dan bukti elektronik berupa sadapan atau rekaman dari provider operator telepon seluler guna memperkuat pembuktian.

"Dimana hanya KPK yang diberi wewenang untuk memperoleh dan menggunakan hasil sadapan atau rekaman telepon seluler sebagai alat bukti," imbuh dia.

Bukti sadapan itu bisa digunakan penyidik Kejagung sebagai alat bukti petunjuk.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Tiba-tiba Tersebar Nama-nama Pengurus KAMI Lampung, Para Calon Deklarator Kebingungan
Politik

Tiba-tiba Tersebar Nama-nama..

01 November 2020 00:39
Tak Hadiri Debat Pilkada Musi Rawas, Ratna-Suwarti Didoakan Cepat Sembuh Oleh Rivalnya
Politik

Tak Hadiri Debat Pilkada Mus..

01 November 2020 00:10
Galakkan 'Ayo Kita Mencoblos', IMM Ajak Warga Bengkulu Gunakan Hak Pilihnya Dalam Pilkada
Politik

Galakkan 'Ayo Kita Mencoblos..

31 Oktober 2020 23:50
Haryy Azhar Azis: Di Indonesia Penguasaan Big Data Kurang
Politik

Haryy Azhar Azis: Di Indones..

31 Oktober 2020 21:51
Ujang Komarudin: Masa Iya Presiden Sama Mantan Presiden PKI?
Politik

Ujang Komarudin: Masa Iya Pr..

31 Oktober 2020 20:24
Aktivis Cipayung Plus Jakarta Serukan Pemulihan Ekonomi Nasional Imbas Covid-19
Politik

Aktivis Cipayung Plus Jakart..

31 Oktober 2020 18:43
Begini Analisa Pakar Soal Persaingan China-AS Merebut Indonesia
Politik

Begini Analisa Pakar Soal Pe..

31 Oktober 2020 18:18
PKS Apresiasi Jokowi Berani Kecam Presiden Macron Yang Hina Islam
Politik

PKS Apresiasi Jokowi Berani ..

31 Oktober 2020 17:45